JATIMNET.COM, Surabaya - Provinsi Jawa Timur genap berusia 74 tahun, Sabtu 12 Oktober 2019. Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ini ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2007.

"Sebenarnya banyak argumen dasar yang diusulkan para sejarawan saat itu. Ada yang dimulai dari Prasasti Dinoyo, terbentuknya Bang Wetan masa Kerajaan Mataram Islam, hingga ditetapkannya Provinsi Jawa Timur oleh Pemerintah Kolonial Belanda," ujar Pimpinan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jatim Anwar Sadad, di sela peringatan HUT Jawa Timur ke 74 di Gedung DPRD Jatim.

Namun, lanjut politisi Partai Gerindra itu, yang dipilih adalah ketika dilantiknya Gubernur Jawa Timur pertama, Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo.

BACA JUGA: Alat Kelengkapan Resmi Disahkan, DPRD Jatim Kebut Tenggat Susun APBD 2020

Tanggal 12 Oktober 1945 Raden Mas Tumenggung Soerjo yang sebelumnya melaksanakan tugas di Bojonegoro berpindah ke Surabaya.

Pada saat itu juga ditetapkan ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Roda Pemerintahan Provinsi Jawa Timur di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai.

"Lalu, terjadi perang yang melibatkan masyarakat Jatim. Hingga dikeluarkan resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asyari yang membangkitkan semangat dan ditetapkan menjadi hari santri," kata Sadad.

BACA JUGA: Pesta Rakyat di Grahadi, Berikut Jadwal dan Rute Alternatif Selama Penutupan Jalan

Peperangan besar lalu meletus pada 10 November 1945 yang melibatkan semua masyarakat Jawa Timur. "Setelah ini bu gubernur sangat sibuk di bulan Oktober. Setelah hari jadi, kemudian hari santri, dan hari pahlawan," ungkapnya.

Hari pahlawan, sesuai tradisi pada pemerintahan Gubernur Jawa Timur sebelumnya selalu digedok APBD. Tujuannya untuk mengambil nilai, serta memperingati jasa pahlawan.

"Tapi karena ini masih transisi DPRD Jatim, kalau bahasanya santri mungkin bisa di ma'fu," ucap Sadad.