JATIMNET.COM, Surabaya - Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta perguruan tinggi untuk membantu mengentaskan 361 desa yang dinyatakan tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Khofifah berharap desa yang menyandang status itu dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), segera melepas predikat tersebut. Targetnya tahun 2020 sebanyak 361 sudah tidak lagi tertinggal.

"Kami ingin sinergikan dengan perguruan tinggi melalui program KKN, sehingga kami berharap KKN tahun depan bertumpu, berfokus, pada 361 desa yang masih tertinggal," ujar Khofifah, Kamis 5 September 2019.

BACA JUGA: Diduga Lokasi KKN Desa Penari, Kecamatan Songgon Belum Tersentuh Program Desa Digital

Mantan menteri sosial itu menyebutkan, saat ini seluruh upaya tengah dilakukan, seperti menugaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Semua dinas yang berhubungan dengan penanganan desa diinstruksikan memberi pendampingan sesuai tupoksinya.

"Saya ingin fokus desa tertinggal, cek semua. Saya mohon, 2020 Jatim tidak ada lagi desa tertinggal," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni mengatakan, instruksi gubernur tentang target pengentasan 361 desa tertinggal yang dia pahami, setelah ini harus ada identifikasi secara sinergis antar kepala dinasnya.

BACA JUGA: Wisatawan ke Rowo Bayu Tidak Naik Kendati Dianggap Lokasi KKN Desa Penari

Baik Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Sosial, serta Dinas PU Cipta Karya. Dalam waktu dekat mereka akan merapatkan instruksi Gubernur Khofifah.

"Kami perlu menyamakan persepsi dulu. Lalu kami akan menyisir (desa tertinggal) itu. Kami melakukan pemetaan dulu sebelum mengajukan anggaran di APBD 2020," kata wanita yang akrab di sapa Yuyun tersebut.

Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim sendiri untuk masalah desa, memberikan program kucuran dana bantuan keuangan desa. Jumlah desa calon penerima BK-Desa pada 2019 sebanyak 247 desa dari 23 kabupaten, sesuai proposal yang telah masuk ke Pemprov. Total APBD yang disiapkan Rp 45,6 miliar.