JATIMNET.COM, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta agar Kecamatan Songgon mendorong desa mengembangkan pelayanan umum berbasis digital. Sebelumnya, nama Kecamatan Songgon sering disebut di media sosial karena dianggap menjadi lokasi kisah viral Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penari yang diunggah akun Simple Man dalam dua utas cuitan di Twitternya.

Anas ingin desa di Songgon menyediakan mesin anjungan mandiri pelayanan kependudukan agar masyarakat bisa mengurus surat keterangan kelakuan baik, berbagai izin usaha, dan berkas lain secara self service sebagaimana Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Dari 198 desa di Banyuwangi, infrastruktur anjungan layanan mandiri terpasang kurang dari separuhnya. Termasuk di Kecamatan Songgon, belum satu pun desanya yang memiliki mesin yang ukurannya setinggi orang dewasa itu.

BACA JUGA:Kisah KKN Desa Penari Diduga Terjadi di Songgon, Camatnya Malah Penasaran

"Kecamatan Genteng jadi contoh beberapa desa telah terapkan Smart Kampoeng dengan baik. Misalnya dengan mesin ini, dimudahkan dengan e-KTP, mau urus apa tidak perlu ke petugas, bisa langsung dicetak di alat ini. Dengan perangkat android juga bisa, berkas jalan lewat elektronik, orangnya cukup di rumah," kata Anas dalam Festival Kampung Digital, di Lapangan Maron, Banyuwangi, Selasa 3 September 2019.

Dia lalu menanyakan pada Camat Songgon, Kunta Prastawa, terkait desa di wilayahnya yang telah memasang mesin pelayanan mandiri. Jawannya belum. Kemudian, Anas memerintahkan agar Kunta mendorong desa-desa di wilayahnya mengadakan peralatan pelayanan daring itu.

Mesin yang dimaksud mampu memindai data dalam KTP elektronik, dan membuatkan dokumen kependudukan, dan tinggal menunggu mendapatkan tanda tangan dari pengambil keputusan.

BACA JUGA: Penulis Cerita Horor KKN di Desa Penari Buka Suara

Layanan daring itu juga bisa didapatkan di mal pelayanan publik dan gawai android. Surat yang telah mendapatkan tanda tangan pengambil kebijakan akan tersedia di aplikasi, yang bisa diunduh dan dicetak.

"Infrastruktur di semua desa sudah final oke, tinggal desa bagaimana memanfaatkan. Bagaimana infrastruktur digital itu bermanfaat untuk masyarakat desa, tak hanya gim dan chatting," kata Anas.

Camat Songgon, Kunta, menyebut kendala berupa kepala desa yang memiliki pendapat berbeda dengan pengarahan yang diberikan pemerintah daerah. Dia berharap Pilkades Serentak yang akan digelar pada Oktober nanti akan menghasilkan kades-kades yang bisa bersinergi dengan program pemerintah kabupaten.