JATIMNET.COM, Mojokerto – Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto nyaris berujung ricuh. Massa menentang kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2026 yang dinilai berdampak langsung pada penurunan signifikan pendapatan tetap (siltap), Rabu, 24 Desember 2025.

Sejak pagi hari, massa yang tergabung dalam gerakan Pamong Majapahit mendatangi dan mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Melalui orasi dan bentangan spanduk, mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Sejumlah tuntutan tertulis terlihat jelas, seperti “Kembalikan ADD seperti semula”, “Jangan Potong Gaji Kami”, hingga “Manusiakan Manusia”.

Pada tahap awal, aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif. Perwakilan kepala desa dan perangkat desa sempat diterima untuk beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan yang diharapkan oleh para pendemo.

“Hasil audiensi tidak menemukan titik temu. Kita akan menunggu sampai Bupati menemui kita,” ujar salah satu kepala desa saat kembali bergabung dengan massa.

BACA: TKD Turun Rp281 Miliar, Bupati Mojokerto Janjikan Layanan Publik Tetap Optimal

Kekecewaan pun kian terasa di tengah kerumunan. Melalui pengeras suara, koordinator aksi kembali menegaskan tuntutan agar ADD dikembalikan seperti semula. Mereka juga mendesak Pemkab Mojokerto segera menerbitkan regulasi atau peraturan bupati yang mengatur besaran siltap kepala desa dan perangkat desa.

“Jika tuntutan ini tidak dikabulkan, maka pemerintah desa tidak akan menjalankan program apa pun dari Pemkab Mojokerto, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” tegasnya.

Situasi mulai memanas ketika massa meminta aparat kepolisian dari Polres Mojokerto Kota yang berjaga agar mengizinkan mereka masuk ke area Pendopo Pemkab Mojokerto. Permintaan tersebut disampaikan dengan alasan untuk berteduh sembari menunggu kehadiran Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau Gus Barra.

Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh pihak kepolisian. Penolakan yang disampaikan melalui pengeras suara dengan nada tegas memicu reaksi emosional dari massa. Ketegangan pun meningkat dan sempat terjadi kericuhan setelah adanya insiden yang memancing reaksi pendemo.

BACA: Temuan Ulat di Menu MBG

Dalam situasi yang menegang tersebut, seorang anggota kepolisian sempat ditarik ke area kantor Pemkab Mojokerto. Aksi saling dorong disertai teriakan mewarnai suasana di depan gerbang kantor pemerintahan.

Kericuhan akhirnya berhasil diredam setelah koordinator aksi mengimbau seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk menahan diri serta tidak bertindak anarkis. Massa kemudian kembali melanjutkan orasi dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Hingga siang hari, ratusan pendemo masih bertahan di depan Kantor Pemkab Mojokerto. Mereka menunggu kepastian serta kehadiran langsung Bupati Mojokerto untuk memberikan penjelasan sekaligus menjawab tuntutan terkait kebijakan pemangkasan ADD tersebut.