JATIMNET.COM, Surabaya - Gerakan mahasiswa yang kembali bangkit dan menjadi yang terbesar setelah reformasi tahun 1998 harus didengar oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Nadhlatul Ulama Surabaya (Unusa), Prof Kacung Marijan.

"Misal tuntutan Perppu KPK, presiden kemarin kan sampaikan mempertimbangkan Perppu, presiden sudah memperoleh masukan dari mahasiswa, kita tunggu saja apa yang terjadi," jelas Prof Kacung, di Kampus Unusa, Sabtu 28 September 2019.

Mengenai aksi mahasiswa turun jalan, Kacung menjelaskan hal tersebut sudah biasa dan menjadi momentum kebangkitan gerakan mahasiswa.

"Gerakan mahasiswa itu menggunakan otot dan otak. Mahasiswa berbondong-bondong datang kemana-mana itu kan otot, tapi tetap pakai otak, melakukan komunikasi dengan aktor yang dikritik," tambahnya.

BACA JUGA: KKAI Desak Jokowi dan Menristekdikti Minta Maaf pada Kampus

Mengenai tuduhan penumpang gelap yang ramai dibicarakan, Prof Kacung alumnus Australian National University itu menjelaskan dalam sejarah gerakan mahasiswa tidak lepas dari penumpang gelap yang memanfaatkan momentum.

"Setiap gerakan tidak lepas dari free rider. Di luar gerakan mahasiswa tentu melihat situasi dan menumpang momentum. Apakah menghalangi perhatian presiden atau tidak, sejauh ini kalau mahasiswa murni kritik kebijakan," jelasnya.

Ia menambahkan, perlu adanya titik sambung antara mahasiswa dan tokoh-tokoh nasional agar kritik atau gerakan dapat lebih besar lagi.

"Masalah ini isu Indonesia bersama, belong to Indonesia. Beberapa hari lalu, Presiden mengundang tokoh-tokoh ke istana, lalu mempertimbangkan Perppu, semoga ada titik sambung," tutupnya.

BACA JUGA: Aksi Mahasiswa Berlangsung di Enam Pulau, Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP 

Prof Kacung Marijan juga menyampaikan apresiasi terhadap aksi mahasiswa di Surabaya yang berlangsung aman dan kondusif.

"Kalau masukan dari mahasiswa saya yakin ada niat besar. Mahasiswa memberikan kritik terhadap sistem, misalnya bagaimana pembahasan RUU KPK yang cepat dan memberika kritik terhadap substansi dari RUU yang dianggap bermasalah," pungkas Prof Kacung.