JATIMNET.COM Gresik - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani melaunching empat program gagasan Dinas Pendidikan Gresik, untuk menjaga kearifan lokal dan budaya islami Kabupaten Gresik. 

Program itu adalah, Kurikulum Sejarah Lokal Gresik, Edukasi Wisata, Program Tahfidz Belajar dan CSR Bidang Pendidikan, dalam menyiapkan generasi muda di Kabupaten Gresik di era Digitalisasi.

"Adanya kurikulum sejarah lokal Gresik sangat penting menjaga budaya dan melestarikan kearifan lokal sejarah di Gresik, yang belum tentu dimiliki Kabupaten atau Kota lain," ungkapnya, Senin 28 Maret 2022.

Menurutya Bupati, ada tiga unsur untuk membangun Sumber Daya Manusia, yakni Pemerintah, Pendidikan, dan Perusahaan yang berkolaborasi dan berkontribusi dalam bentuk tanggung jawab sosial.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Gresik Perketat Izin Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

Dengan program diatas, diharapakan anak didik lebih progresif, siap menghadapi tantangan dimasa kini dengan melihat situasi dimasa datang, mengikuti dan beradaptasi perkembangan jaman.

"Transformasi Digital akselerasinya luar biasa, untuk itu mari kita siapkan generasi kita. Generasi yang siap menghadapi tantangan dimasa depan," tukas Bupati Gus Yani.

Diterangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, S. Hariyanto setelah melakukan pemetaan Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti problem sarana prasarana pendidikan yang terjadi di Sekolah.

Menurutnya jika mengandalkan anggaran dari APBD maupun APBN yang nilainya hanya 30 sampai 35 miliar, maka akan membutuhkan waktu 11 hingga 12 tahun untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca Juga: Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka, Dispendik Gresik Lakukan Polling ke Wali Murid

"Dinas Pendidikan berkolaborasi dan menggandeng Corporate Social Responsibility, dengan dukungan penuh Bupati. Dinas Pendidikan harus menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan kedepan," katanya.

Menyinggung launching yang dilakukan saat ini pihaknya mengakui, itu merupakan hal yang sederhana, namun turut menentukan masa depan generasi muda Gresik, untuk itu Dinas Pendidikan bertanggung jawab.

"Kami siap menjadi motor untuk menggerakkan program ini. Karena ini amanat Undang-Undang Republik Indonesia,” kata Hariyanto memungkasi.