JATIMNET.COM, Mojokerto – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) mengimbau agar Bawaslu Kabupaten dan Kota serta masyarakat mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak tahun 2020.

"Perhatian kita pada netralitas ASN. Terutama pada daerah yang inkumben (calon petahana) kembali maju,” kata Komisioner Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin, saat melakukan supervisi di Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Kamis 16 Januari 2020.

Kabupaten Mojokerto dan beberapa daerah di Jawa Timur jadi perhatian Bawaslu karena bupati inkumben akan maju kembali dalam pilkada serentak 2020. "Mojokerto mengacu pada dua pilkada sebelumnya selalu menghangat," ucapnya.

BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Demokrasi, Bawaslu Mojokerto Garap Delapan Kelurahan

Bawaslu juga sedang memetakan indeks kerawanan pelanggaran pemilu atau pilkada di daerah-daerah termasuk Kabupaten Mojokerto terutama netralitas dan pengerahan ASN untuk kepentingan calon inkumben.

"Sebenarnya di tiap daerah bentuk intervensinya berbeda-beda. Kalau rawan pengerahan ASN, pengawasan ASN harus ditingkatkan. Kalau masalah banyak penduduk belum memiliki e-KTP, Bawas akan mengandeng Dispenduk," katanya.

BACA JUGA: Keberpihakan Pada Salah Satu Calon Termasuk Dosa Besar

Untuk itu, ia meminta Bawaslu Kabupaten Mojokerto terus meningkatkan pengawasan ASN dan berkoordinasi dengan jajaran agar netralitas ASN terus terjaga sesuai aturan terutama setelah pelantikan Plt. Bupati menjadi Bupati definitif. 

"Takutnya setelah dilantik ada pengerahan ASN. Nah, sejak jauh hari sudah memberi peringatan dini," ujarnya.

Komisioner yang akrab disapa Afif itu mengatakan Bawaslu sedang memetakan indeks kerawanan Pilkada yang akan dirilis Februari mendatang. Salah satu indikator kerawanan yakni netralitas ASN. “Dalam indeks itu kami juga memetakan cara pengawasannya,” katanya.