JATIMNET.COM, Kediri – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri mengungkapkan terdapat lima lembaga pemantau yang akan ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019.

“Ada lima pemantau pemilu. Nantinya kami ingin ada sinergi untuk ikut pengawasan partisipatif dan pemantauan Pemilu 2019," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Umah, Kamis 4 April 2019.

Saidatul menegaskan peran dari lembaga pemantau juga sangat dibutuhkan untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilu termasuk upaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula di kabupaten ini.

BACA JUGA: Bawaslu Jatim Temukan 26 WNA Masuk DPT

Untuk bentuk sinerginya, ia mengatakan disesuaikan dengan tahapan. Jika saat ini adalah rapat umum dan iklan di media, juga ikut mengawasi. Termasuk nantinya saat hari pengiriman logistik dan pencoblosan di hari-H.

Sementara itu, terkait dengan pelanggaran selama masa kampanye, ia menyebut ada empat pelanggaran yakni di Kecamatan Plemahan yang diindikasikan ada politik uang. Dalam prosesnya, ternyata hal itu tidak terbukti. Selain itu, pelanggaran administrasi yakni di Kecamatan Kayen Kidul, Grogol dan Pagu.

“Kami sudah klarifikasi dan mayoritas masih administrasi, karena tidak mengurus STPK. Sanksi terberatnya adalah pengurangan masa kampanye, karena ini masih pelanggaran administrasi,” kata dia.

BACA JUGA: Bawaslu Tindaklanjuti Pelanggaran Pemasangan APK

Kegiatan sosialisasi itu, selain melibatkan masyarakat umum, juga dari mahasiswa, organisasi masyarakat serta jurnalis.

Anwari dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jatim mengatakan selama masa pemilu, pihaknya terus mengadakan pemantauan. Ia juga meminta agar media massa juga menghormati jadwal pemilu, termasuk tidak boleh menayangkan kampanye pasangan calon di luar masa kampanye.

“Ke depannya ada lembaga survei yang tidak boleh menayangkan awal untuk hasil surveinya, karena ini bisa mempengaruhi massa,” kata Anwari. (ant)