JATIMNET.COM, Surabaya – Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) telah disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pada DPRD, Jumat 26 Oktober 2019. Meskipun nilainya meningkat, namun DPRD menyayangkan ploting anggaran untuk alat pertanian yang menyusut.

Dalam nota keuangan itu, APBD 2020 diusulkan sebesar Rp 33,7 trilliun. Naik dari APBD 2019 sebesar Rp 30 trilliun. 

Sementara, anggaran pengadaan alat pertanian mengalami penurunan drastis, dari Rp 30 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 1,5 miliar di tahun 2020.

BACA JUGA: Alat Kelengkapan Resmi Disahkan, DPRD Jatim Kebut Tenggat Susun APBD 2020

"Kami prihatin sekali adanya penurunan tersebut. Padahal di tahun 2019 sudah dialokasikan dana tersebut sebesar Rp 30 milliar. Ini kan jelas sekali turunnya secara drastis," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Amar Saifudin, Sabtu 27 Oktober 2019. 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Jatim itu mengatakan, seharusnya anggaran pertanian tidak dipangkas drastis. Sebagai lumbung pangan nasional, anggaran di sektor ini harus tetap ada. Bahkan kalau memungkinkan bertambah. 

"Mestinya tiap tahun meningkat bukannya malah dikurangi. Petani juga harus diberi kesejahteraan jangan dibiarkan saja," tegasnya. 

BACA JUGA: Resmi Jabat Bupati Malang, Sanusi Fokus Kembangkan Pertanian dan Perternakan

Sekadar diketahui, untuk tahun 2020 alokasi anggaran pertanian total Rp 176,7 miliar. Jumlah itu dibagi melalui dinas perkebunan Rp 75,3 milliar, dan dinas peternakan Rp 101,4 milliar.

Gubernur Jatim Khofifah dalam nota keuangannya menyampaikan, anggaran tersebut untuk pengembangan budidaya kopi, tembakau, dan kakao. 

Sementara sektor perternakan yakni penerapan teKnologi pakan, termasuk pembinaan dan pengawasan mutu pakan.

BACA JUGA: Tanaman Jagung Petani Sampung Ponorogo Dijarah Monyet Liar

Dalam nota tersebut Gubernur Khofifah menyebutkan, fokus APBD 2020 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Prioritas itu sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah dan RKP pemerintah pusat di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

“Kalau dari RKP di pusat itu kaitannya peningkatan kualitas SDM, kami juga sama yaitu peningkatan kualitas SDM untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing," ungkap Khofifah, Jumat 25 Oktober 2019.

BACA JUGA: Siswa TK di Blitar Dikenalkan Cara Bercocok Tanam

Menurutnya, jika ingin mendongkrak kualitas SDM, maka yang menjadi daya ungkit adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan yang menjadi tumpuan IPM adalah pendidikan dan kesehatan. 

“Alokasi dana kesehatan dan pendidikan persentasenya sudah 35 persen dari total anggaran belanja. Pendidikan kami alokasikan Rp 7 triliun dan untuk kesehatan Rp 4 triliun. Ini akan berseiring dengan peningkatan kualitas SDM Jawa Timur,” tandasnya.