Wali Murid di Surabaya Protes PPDB Sistem Zonasi

Khoirotul Lathifiyah
Khoirotul Lathifiyah

Senin, 6 Mei 2019 - 16:30

JATIMNET.COM, Surabaya – Sejumlah wali murid di Surabaya menggelar aksi menolak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang diterapkan di Kota Surabaya, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Kami menolak sistem zonasi yang diterapkan di Surabaya. Kami tidak ingin anak-anak kami menjadi bahan percobaan," kata Sri Erniati, penasehat Komunitas Pemerhati Pendidikan, saat diwawancarai depan gedung DPRD Kota Surabaya, Senin 6 Mei 2019.

Penerapan sistem zonasi ini juga akan membatasi kreativitas anak untuk mencari sekolah sesuai dengan keinginannya.

BACA JUGA: Penerapan PPDB Sistem Zonasi Bisa Tingkatkan Kualitas Sekolah

Erni mengungkapkan, hak anak akan terzalimi jika sistem zonasi ini tetap diterapkan tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Sisten Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003.

"Di situ (UU 23/2003) kan tertulis bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu," kata dia.

Ia menjelaskan banyak anak-anak yang mulai resah dan putus asa tidak ada parameter, padahal mereka sudah berjuang belajar mengejar target di sekolah yang bagus tapi gagal karena adanya sistem zonasi.

BACA JUGA: Sekolah bukan Rebutan Zona

Erni menilai dengan zonasi tersebut, keinginan anak-anak untuk bisa berprestasi setinggi-tingginya sepertinya tidak tersampaikan.

"Ini jelas mengekang anak-anak, karena zonasi ini hanya berdasarkan jarak rumah, menurut saya jauh lebih fair jika pakai nilai ujian nasional," kata Erni.

Kalau berdasarkan jarak rumah berarti tidak ada keadilan dan permerataan pendidikan, lanjut Erni. Seharusnya jika pendidikan ingin merata, harus mengoptimalkan kualitas guru, fasilitas sekolah, dan standar pendidikan yang benar.

"Jangan hak anak dikorbankan. Takutnya prestasi anak menjadi menurun karena dikekang hak berprestasinya dan tidak ada kompetisi," kata dia.

BACA JUGA: Dindik Jatim Tegaskan Zonasi Belum Bisa Diterapkan Sepenuhnya

Ketua Komunitas Pemerhati Pendidikan SD Surabaya Eko Doto Nugroho mengungkapkan, pihaknya menggelar aksi di tiga tempat yakni Pemerintah Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, dan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

"Kami semua menolak sistem zonasi. Tadi di pemkot surat sudah diterima di bagian umum, kedua di dewan sudah diterima oleh sekertariat," kata dia.

Ia berharap agar aksi yang dilakukannya memperoleh hasil yakni merevisi sistem zonasi yang akan diterapkan di Surabaya.

Baca Juga

loading...