Kamis, 2 Mei 2019 - 14:46
JATIMNET.COM, Surabaya – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Saiful Rahman memiliki alasan tidak menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai Peremendikbud 51 tahun 2018.
“Kalau 90 persen sangat menyulitkan, karena kurang ada pemerataan pada anak-anak yang mampu, atau anak-anak yang ingin mendapatkan fasilitas lebih baik,” kata Saiful Rahman, Kamis 2 Mei 2019.
Menurutnya, kuota 90 persen zonasi bisa diterapkan seandainya fasilitas di seluruh sekolah sudah merata. Sebaliknya, apabila fasilitas sekolah belum merata, pihaknya meminta untuk tidak dipaksakan.
BACA JUGA: Dindik Jatim Hapus Zonasi Pendaftaran Siswa Baru
Saiful Rahman tahu konsekuensi yang akan diterima. Bisa saja sanksi kepada pemerintah daerah atau sekolah, karena tidak menerapkan sistem zonasi. Bisa berupa tidak diakomodasinya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional oleh Kemendikbud atau tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Soal sanksi, ibu gubernur (Gubernur Khofifah Indar Parawans) akan melakukan komunikasi dengan mendikbud apabila akan ada sanksi. Memang setiap aturan itu, akan ada sanksi,” tuturnya.
Pertimbangan Dindik Jatim, sistem zonasi tidak sesuai dengan realita di lapangan. Situasi dan kondisi harus diperhitungkan dengan matang dan cermat. “Kalau diterapkan, terus nanti jika didemo, justru malah tidak jalan,” tuturnya.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Gunakan Tiga Jalur Penerimaan Siswa Baru
Dalam skema penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019/2020 ini, Pemprov Jatim tidak sepenuhnya melepas acuan yang tertuang dalam Permendikbud 51 Tahun 2018. Beberapa poin penerimaan siswa baru seperti lima persen jalur prestasi, lima persen perpindahan orang tua atau mutasi, dan 20 persen warga miskin tetap dipakai.
Pendaftar kuota itu, lanjut Saiful Rahman, hanya bisa diakses dengan sistem pendaftaran secara manual. Sedangkan pendaftaran daring hanya dapat dilakukan bagi 70 persen sisanya yang akan diperebutkan.
“Sekarang ini belum menggunakan jarak (zonasi). Sepenuhnya menggunakan ujian nasional. Kalau nilainya sama, pertimbangannya di dalam zona atau waktu pendaftaran,” tandas Saiful Rahman.
