Wali Kota Non Aktif Pasuruan Terbukti Terima Rp2 Miliar

JATIMNET.COM, Surabaya - Wali Kota Pasuruan non aktif, Setiyono divonis 6 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Putusan ini sama dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang yang berlangsung di di ruang candra, Pengadilan Tipikor Surabaya, Setiyono hadir mengenakan baju batik berwarna kuning dan putih. Tampak jelas ketegangan di wajahnya, saat menanti putusan hakim.

Setiyono tampak menunduk di kursi pesakitan, saat hakim I Wayan Sosiawan membacakan amar putusan dirinya.

BACA JUGA: Mantan Wali Kota Pasuruan Setiyono Ngotot Tidak Melakukan Korupsi

Terdakwa terbukti melanggar pasal 12 B nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Dengan ini terdakwa atas nama Setiyono divonis enam tahun penjara dengan denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan," ucap I Wayan Sosiawan, Senin, 13 Mei 2019.

Terdakwa juga wajib mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2,260 miliar selama satu bulan.

Namun, jika tidak dibayarkan, maka negara dapat menyita harta benda milik terdakwa. Jika hartanya tidak mencukupi, terdakwa dapat dipidana penjara selama 1 tahun.

BACA JUGA: Wali Kota Pasuruan Nonaktif Dituntut Enam Tahun Penjara

"Selain itu terdakwa juga di cabutnya hak dipilihnya dalam jabatan publik dan politiknya selama tiga tahun," ucap Sosiawan.

Usai sidang, Setiyono langsung disambut oleh pendukungnya yang sudah menunggu selama Wali Kota Pasuruan Non aktif itu menjalani sidang. Terdakwa kemudian menjabat tangan para pendukungnya, satu persatu.

Putusan hakim ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK, dalam hal tuntutan penjara enam tahun, dan denda Rp 500 juta, namun berbeda terkait subsider 6 bulan kurungan.

Sehingga, terdakwa dan JPU masih pikir pikir dengan vonis hakim tersebut. Mereka keberatan dengan subside yang lebih sedikit dibandingkan tuntutan.

BACA JUGA: Penyuap Wali Kota Pasuruan Divonis Dua Tahun Penjara

"Karena memang ada beberapa yang menjadi poin kami untuk pikir pikir terlebih dari subsider yang dijatuhkan, kami enam bulan kurungan dan hakim memvonis dengan 4 bulan kurungan, yang semua hakim mengambil sama dengan tuntutan yang kami ajukan," ucap JPU dari KPK, Tafiq Ibnugroho.

Sementara itu kuasa hukum terdakwa, Alias Ismail, mengaku vonis yang dijatuhkan hakim sangat berat.

Dengan memiliki waktu selama tujuh hari, kuasa hukum masih akan meneliti berkas kasus tersebut. "Kami masih ada waktu tujuh hari untuk menerima atau bahkan ajukan banding," ucapnya.

Kasus yang menjerat Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

BACA JUGA: Polda Jatim Amankan Sabu-sabu 35,08 Gram di Pasuruan

Setiyono diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

KPK menduga Setiyono menggunakan tangan Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan, dan Wahyu, untuk menerima uang dari seorang pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir.

Keempatnya pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Untuk proyek itu, Setiyono mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 2.210.266.000. Selain itu, ada permintaan 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi.