Penyuap Wali Kota Pasuruan Divonis Dua Tahun Penjara

JATIMNET.COM, Sidoarjo – Penyuap Wali Kota Pasuruan, Direktur CV Mahadir Muhamad Bagir divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan hukuman dua tahun penjara.

Mahadir terbukti menyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono terkait proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

"Mengadili, menghukum terdakwa Muhamad Bagir dengan pidana penjara selama dua tahun, denda lima puluh juta rupiah subsider dua bulan kurungan penjara," kata I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Senin 25 Februari 2019.

BACA JUGA: Penahanan Wali Kota Pasuruan Dipindahkan ke Jatim

Dalam amar putusan itu, hakim menilai hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi.

"Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa sopan saat menjalani sidang, masih ada tanggungan keluarga, kooperatif, berterus terang dan juga bukan sebagai 'justice collaboration'," katanya.

Dalam kasus ini, perbuatan Muhamad Bagir dianggap bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf a dan b UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA: KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Pasuruan dan Dua Pejabatnya

Pada amar putusan itu, majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan tidak memberikan potongan hukuman pada terdakwa Muhammad Bagir.

Jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho masih menyatakan pikir pikir atas vonis hakim, begitu juga dengan penasihat hukum terdakwa Suryono Pane juga mengatakan masih pikir pikir.

Kasus suap ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis 4 Oktober 2018. Saat itu KPK terlebih dahulu menangkap keponakan Wali Kota Pasuruan yakni Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik saat akan menyerahkan uang suap dari terdakwa Muhamad Baqir ke Walikota Setiyono.

BACA JUGA: KPK Periksa Saksi Kasus Suap Tersangka Wali Kota Pasuruan

Setelah dilakukan pengembangan, KPK akhirnya menetapkan beberapa tersangka lain. Mereka di antaranya Wali Kota Pasuruan Setiyono, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pemerintahan Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo, tenaga honorer di Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan tahun anggaran 2018, salah satunya belanja gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.