JATIMNET.COM, Surabaya - Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA Jatim) menilai penanganan kasus perlindungan anak di Jawa Timur, tidak secepat jumlah permasalahan yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris LPA Jatim, Isa Anshori kepada Jatimnet, Selasa, 23 Juli 2019.

"Penanganan kasus tidak cepat, sehingga menjadi penting melibatkan stakeholder semacam LPA Jatim dan lembaga lain yang peduli anak untuk membantu penanganan," ujar Isa, Selasa 23 Juli 2019. 

LPA Jatim merinci, pada triwulan pertama sejak Januari - Maret 2019, lembaganya mendapat sejumlah temuan dari penelusuran media dan laporan penanganan kasus yang diterima.

BACA JUGA: Komunitas Anak Jalanan Surabaya Serukan Pemenuhan Hak Anak Jalanan

"Melalui media massa kami telusuri terdapat 81 kasus dan 25 kasus yang dilaporkan kepada kami," ungkap Isa kepada Jatimnet.

Ia merinci kasus kekerasan seksual pada anak menjadi temuan yang cukup banyak di media massa.

Sedangkan, kasus hak asuh anak banyak dilaporkan langsung kepada lembaga yang beralamat di Jalan Bendul Merisi no. 2, Wonokromo Surabaya tersebut.

"Terdapat 32 kasus kekerasan seksual dan 14 kasus anak berhadapan dengan hukum di Jatim, sedangkan laporan yang kami terima 14 kasus hak asuh anak," tambahnya.

BACA JUGA: WCC Ungkap Lemahnya Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Sementara itu, dari data laporan LPA Jatim yang diterima Jatimnet, pada tahun 2018 Kota Surabaya menempati peringkat pertama kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 93 temuan.

"Sampai Maret, Kota Surabaya sudah ada 26 temuan," ungkap Isa Anshori.

Mengenai lokasi kekerasan terhadap anak, LPA menilai rumah merupakan lokasi dengan kekerasan anak terbanyak pada tahun 2018 dengan total 130 kasus dan triwulan pertama 2019 dengan 20 kasus.

"Dari data tersebut, saya kira hari anak ini menjadi momentum bersama untuk mendorong kesadaran bersama terlibat dalam perlindungan anak," harapnya.

BACA JUGA: Melihat Anak-anak Menari Gandrung di Tepi Sawah

Sejumlah kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual, anak berhadapan dengan hukum, kekerasan fisik, pembunuhan, eksploitasi ekonomi, narkoba, perdagangan anak, perebutan hak asuh anak, penculikan, penelantaran, dan pernikahan dini.