Tidak ada Anggaran, KPU Kota Blitar Sosialisasikan Pilwali 2020 Tahun Depan

JATIMNET.COM, Blitar – Sosialisasi tahapan pemilihan wali kota (pilwali) Blitar dipastikan tidak dilakukan tahun 2019. Pasalnya, anggaran Pilwali Blitar 2020 yang direncanakan sejak awal menggunakan sistem tahun jamak atau multiyears, gagal terwujud.

Anggaran Pilwali Kota Blitar diputuskan dilaksanakan satu tahun atau pada tahun 2020. Padahal tahapan Pilwali Blitar 2020 harusnya dilaksanakan mulai bulan September tahun ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 600 juta, untuk melaksanakan tahapan pilwali mulai tahun ini. Anggaran itu untuk sosialisasi, honor pegawai, dan pembentukan kelompok kerja (Pokja).

BACA JUGA: Jabatan Wawali Kota Blitar Diprediksi Kosong Hingga Akhir Periode

Namun karena tidak ada anggarannya, KPU Kota Blitar tidak bisa menjalankan tahapan pilwali mulai tahun ini.

“Karena tidak ada dasar hukum menganggarkan dana pilwali multiyears, tahapan sosialisasinya mulai tahun depan,” kata Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, kepada Jatimnet.com di kantornya, Rabu 14 Agustus 2019.

Umam, sapaannya, ada beberapa tahapan yang tidak bisa dijalankan KPU. Selain sosialisasi, juga soal pembentukan kelompok kerja yang disebabkan tidak adanya anggaran. Namun untuk sosialisasi tahapan ini, KPU akan bekerja sama dengan OPD di lingkup Pemkot Blitar.

“Soal sosialisasi, kami akan bekerja sama dengan OPD. Misalnya, OPD ada kegiatan, kami akan numpang untuk melakukan sosialisasi (pilwali),” imbuhnya.

BACA JUGA: Sejumlah Tokoh Ini Siap Maju di Pilwali Blitar 2020

Seperti diketahui, KPU Kota Blitar mengusulkan anggaran sekitar Rp 13 Miliar untuk penyelenggaraan pilwali tahun 2020. Usulan anggaran itu, dua kali lipat lebih besar dibandingkan pada pelaksanaan pilwali tahun 2015 lalu.

Anggaran pelaksanaan Pilwali Blitar 2015 hanya sekitar Rp 6,5 miliar. Sementara membengkaknya anggaran pilwali tahun depan, salah satunya pengadaan logistik dalam proses pemungutan suara.

“Membengkaknya anggaran disebabkan kebutuhan logistik yang tinggi, dalam proses pemungutan suara,” pungkasnya.