INFORIAL, 02/10/2023 DPRD Mojokerto Setujui Raperda Perubahan APBD TA 2023, Ini Catatannya !
Penandatanganan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh
DAERAH, 29/11/2022 DPRD Lamongan Dukung Raperda Usulan Pemkab
DPRD Kabupaten Lamongan mendukung tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) apa yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin 28 November 2022
DAERAH, 14/11/2022 DPRD Lamongan dan Pemkab Setujui 21 Rencana Propemperda Tahun 2023
Sebanyak 21 Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disetujui dan akan dibahas pada tahun 2023 mendatang.
INFORIAL, 11/11/2022 Paripurna di DPRD Kota Mojokerto, Ning Ita Sampaikan Nota Raperda APBD 2023
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto yang digelar di Kantor DPRD Kota Mojokerto, Kamis 10 November 2022.
DAERAH, 19/09/2022 DPRD dan Pemkab Lamongan Saling Beri Masukan Raperda
DPRD Lamongan menggelar rapat paripurna hari ketiga dalam rangka jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap raperda usulan pemerintah daerah dan jawaban fraksi atas pendapat bupati terhadap raperda inisiatif DPRD, Senin, 19 September 2022.
POLITIK, 13/07/2022 Pembangunan Sampah Regional Dikebut, Kediri Raya Paling Siap
DPRD Jatim sangat berhasrat untuk segera menyelesaikan revisi Perda Pengelolaan Sampah Regional. Forum Komunikasi (Forkom) digelar untuk menyempurnakan isi Raperda.
INFORIAL, 10/02/2022 DPRD dan Bupati Mojokerto Gelar Paripurna Bahas Dua Raperda
DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Bupati Mojokerto terhadap Dua Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Kamis 10 Februari 2022.
BERITA, 26/11/2021 Pemprov dan DPRD Jatim Lanjutkan Pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah
DPRD Jawa Timur bersama Pemprov Jatim sepakat terus melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah regional.
POLITIK, 09/11/2021 Bisa Selesaikan Permasalahan Desa Wisata, Raperda Segera Selesai Tahun Ini
Komisi B DPRD Jawa Timur menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Usaha Desa Wisata bisa rampung tahun ini.
POLITIK, 27/09/2021 Anggota DPRD Jatim Ramai-ramai Walk Out
Sidang paripurna DPRD Jawa Timur diwarnai aksi walk out. Setidaknya ada lima anggota yang meninggalkan ruang sidang saat sidang yang beragendakan jawaban Eksekutif Jatim atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021.
INFORIAL, 09/07/2021 Rapat Paripurna DPRD Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD 2020
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto kali ini dilakukan sesuai SOP pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu di lakukan dengan jaga jarak tempat duduk. Bahkan peserta anggota dewan yang hadir untuk diperbolehkan untuk masuk juga dibatasi.
POLITIK, 18/02/2021 Fraksi Golkar Jatim Utus Tiga Anggota Kawal Penyelesaian Raperda Pesantren
Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur terus mengawal Raperda Pesantren. Tiga orang anggota ditugaskan untuk mengawal pembahasan Raperda tersebut.
NASIONAL, 16/02/2020 Digunakan Sebagai Panduan Pembangunan, BPN Dorong Percepatan Penyusunan Raperda Tata Ruang
Jadi panduan pembangunan, BPN akan mendorong percepatan penyusunan raperda tata ruang.
DAERAH, 13/11/2019 Paripurna DPRD Jember Terganjal Tidak Adanya Draft Raperda
Rapat paripurna DPRD Jember yang membahas lima raperda diwarnai interupsi lantaran tidak adanya salinan draft ayng dibagikan eksekutif.
DAERAH, 02/09/2019 Anggota DPRD Baru Ponorogo Kebut Raperda Pemekaran Kecamatan
Anggota dewan segera menyelesaikan raperda yang sudah masuk tetapi belum terselesaikan.
POLITIK, 13/08/2019 Pekerjaan Rumah DPRD Jatim Baru sudah Menunggu
DPRD Jatim periode 2019-2024 dituntut menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan pengurus sebelumnya.
HUKUM, 02/04/2019 Ini Penjelasan JPU Tentang Perbedaan Tuntutan 12 Koruptor