JATIMNET.COM, Jakarta – Stok cadangan beras pemerintah (CBP) tahun ini menorehkan rekor baru dalam sejarah produksi pangan di Indonesia. 

Berdasarkan data historis, stok beras tertinggi nasional sempat terjadi pada periode Januari-Mei 1984 dengan jumlah sebanyak 3.029.049 ton. Pasokan tersebut lebih rendah dibandingkan stok beras di gudang Perum Bulog sebanyak 3.502.895 ton per 4 Mei 2025.

Indikator lain rekor baru ini juga ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang meningkat hampir dua kali lipat. Pada 1984, jumlah penduduk hanya sekitar 280 juta jiwa dan di tahun 2025 ini mencapai 280 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang meningkat, maka secara otomatis berbanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan beras untuk konsumsi.

BACA: Panen Padi Serentak, Banyuwangi Klaim Produktivitas Melebihi Target

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa capaian CBP periode Januari-Mei tahun ini merupakan yang tertinggi sejak Bulog didirikan pada 1969.

“Jumlah ini bahkan melampaui capaian saat Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984, padahal jumlah penduduk kita saat ini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun tersebut,” ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 6 Mei 2025.

Namun demikian, upaya memperkuat penambahan stok cadangan beras pemerintah akan terus diperkuat dan dipantau secara ketat. Apalagi, targetnya mencapai 4 juta ton dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan dalam 15–20 hari ke depan, cadangan beras nasional kita akan menembus 4 juta ton,” ujar Amran.

BACA: Harga Gabah di Lamongan Masih Rendah, Bupati Carikan Solusi

Tak hanya mencetak rekor dari sisi jumlah, lonjakan stok beras pada tahun 2025 juga menjadi yang tercepat dalam sejarah.

Dalam waktu hanya empat bulan, stok meningkat tajam dari 1,7 juta ton pada Januari 2025 menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025. Kenaikan sebesar 1,8 juta ton ini sepenuhnya berasal dari hasil produksi petani lokal selama periode tersebut.

 Capaian ini tak lepas dari berbagai kebijakan strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan diimplementasikan secara masif oleh Kementerian Pertanian.

Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 100 persen, reformasi sistem distribusi pupuk, serta penyesuaian harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram.