JATIMNET.COM, Surabaya – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak maksimal. Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan badan yang berada di bawah presiden langsung itu untuk dibubarkan.

“BPWS kerap terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Rp 300 milliar setiap tahunnya. BPWS sepertinya salah minum obat,” ujar Said usai kunjungan ke Gedung Negara Grahadi, Senin 9 Desember 2019.

BPWS yang didirikan delapan tahun silam dianggap belum melihatkan hasil maksimal. Padahal di satu sisi, pembangunan wilayah Madura sangat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau garam tersebut.

BACA JUGA: BPWS Kosong 4,5 Tahun, Khofifah Jemput Bola Cari Pejabatnya

Kalau nantinya ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Madura, dirinya menyarankan agar BPWS dibubarkan. “Bubarin sajalah, untuk apalagi. Tidak tahu apa yang akan dilakukan, apa hasil BPWS selama delapan tahun,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memang berkeinginan membentuk KEK Garam di Madura. Usulan terbentuknya kawasan ekonomi garam ini telah disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ke pemerintah pusat.

BACA JUGA: Soekarwo: Pembubaran BPWS Aspirasi Empat Kepala Daerah

Menteri Perekonomian Kabinet Indonesia Kerja, Darman Nasution, sudah melakukan pembahasan rencana KEK Madura bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Kunjungan Menko Perekonomian ke Pamekasan juga sudah dilakukan.

Menurut Said, Menko Perekonomian yang baru, Airlangga Hartarto, belum memunculkan pembahasan tentang KEK Garam di Madura. Said berjanji akan bertemu Airlangga Hartarto untuk mendorong terbentuknya KEK Garam.

“Saya akan berbicara dengan Menko Airlangga untuk mendesak Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” ungkapnya.