BPWS Kosong 4,5 Tahun, Khofifah Jemput Bola Cari Pejabatnya

Baehaqi Almutoif

Selasa, 14 Mei 2019 - 09:14

JATIMNET.COM, Surabaya - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengalami kekosongan kepemimpinan selama empat setengah tahun terakhir. Akibatnya, sejumlah rencana strategis BPWS di wilayah Madura terpaksa berhenti.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melemparkan wacana jabatan rangkap untuk mengisi kekosongan BPWS, agar program bisa berjalan.

Badan di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, salah satunya diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di Madura.

"Kepemimpinan BPWS ini kosong 4,5 tahun. Sementara tugas harus berjalan. Saya akan tanyakan. Tadi saya tanya Menteri PUPR, BPWS bagaimana? Besok rapat di Kemenko Perekonomian," ujar Khofifah usai rapat dengan BPWS di Gedung Negara Grahadi, Senin 14 Mei 2019.

BACA JUGA: Gubernur Jatim Teken Surat Edaran soal Aturan Pembayaran THR

Mantan menteri sosial itu berencana mengusulkan wacana pengisian kepala BPWS, serta adanya sejumlah divisi yang diisi oleh Tim Pemprov, yang sifatnya ex officio (rangkap jabatan).

Misalnya, ada perwakilan dari dinas atau asisten maupun biro dari Pemprov Jatim yang masuk dalam struktur kelembagaan BPWS.

Usulan itu bukan tanpa alasan, sebab selama ini Pemprov Jawa Timur selalu kesulitan mengikuti ritme program BPWS. Mulai rencana, hingga progres kerja tidak dipahami Pemprov.

"Kalau ditanya ini ini ini tidak mengerti," ungkapnya.

BACA JUGA: BPWS Minta Pemerintah Segera Terbitkan Revisi Perpres

Plt Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto membenarkan, kekosongan kepemimpinan selama itu memang menyulitkan BPWS. Banyak program yang tidak jalan.

Pembangunan di kaki Jembatan Suramadu jalan ditempat. Seperti kawasan rest area, kawasan perdagangan, serta kawasan perindustrian, perdagangan permukiman tidak satupun jalan.

Salah satu dampak dari kekosongan kepemimpinan adalah pengadaan tanah yang sulit dilakukan. Dari kebutuhan 1.200 hektar, baru terpenuhi 50 hektar. Tanah ini dibutuhkan guna membangun proyek strategis pengembangan Madura.

"Hambatan itu sejak 2008 silam. Untuk bisa membangun (kawasan) kan butuh tanah, nah pengadaan tanah ini baru kita dapat sejak akhir 2015. Itu pun jauh dari kebutuhan yang ada, tidak sampai 50 hektare," kata Sidik.

BACA JUGA: Diminta Bubar, Bapel BPWS Pasrah Keputusan Pusat

Dua harapan BPWS agar semua itu kembali jalan, keluarnya perubahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pengelolaan Kawasan oleh BPWS yang diwacanakan sejak Februari 2016 lalu segera terwujud, dan supaya pembangunan kawasan di Madura menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Kalau sudah menjadi PSN pembangunan menjadi lebih mudah. Misalnya pengadaan tanah, nanti akan di take over Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sementara pembangunan semua proyek nanti akan berskema KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha)," tandasnya.

Baca Juga

loading...