Gubernur Jatim Teken Surat Edaran soal Aturan Pembayaran THR

Baehaqi Almutoif
Baehaqi Almutoif

Kamis, 9 Mei 2019 - 19:59

JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah meneken surat edaran tentang ketentuan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Di surat edaran Nomor 560/10.003/012.3/2019 itu juga diatur denda dan teguran bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya.

Khofifah mengingatkan, perusahaan agar sekiranya mencairkan THR paling lambat H-7 lebaran. Bagi perusahaan yang telat membayar THR akan diberikan denda dan teguran.

Denda yang dikenakan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan, terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk mencairkan.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Kebut Penyelesaian Surat Edaran THR

"Pemberian THR sudah diatur dalam peraturan pemerintah juga," ujar Khofifah dalam rilis yang diterima Jatimnet.com, Kamis 9 Mei 2019.

Pemberian THR, lanjut Khofifah, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh.

Surat edaran ini tidak hanya disosialisasikan kepada perusahaan, tapi juga ditujukan ke bupati/wali kota. Sifatnya sebagai imbauan, yang bertujuan untuk menjaga hubungan antara pengusaha dan karyawan.

Bupati dan wali kota diharapkan ada perhatian, pengawasan dan penegasan kepada para pengusaha agar tepat waktu memberikan THR. Hal tersebut sebagai antisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR.

BACA JUGA: Kementerian Keuangan Pastikan THR ASN dan Pensiunan Dibayar Mei

"Saya berharap juga dibentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2019 untuk memberikan rasa nyaman kepada para karyawan," urainya.

Sementara itu, mengenai besaran jumlah THR juga tergantung dari kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut biasanya tertuang pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP) serta perjanjian kerja bersama (PKB), atau berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan perusahaan.

"Pengusaha wajib memberikan THR kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan. Sedangkan besaran THR yang diberikan variatif tergantung masa kerja," bebernya.

Baca Juga

loading...