‎JATIMNET.COM, Probolinggo – Proses pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Probolinggo masih menghadapi tantangan di lapangan. Hingga pertengahan Juli 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo mencatat capaian pendataan baru sekitar 42 persen. Di sisi lain, petugas sensus masih menemui penolakan hingga aksi provokasi di sejumlah wilayah.

Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan berbagai kendala tersebut menjadi tantangan dalam mengejar target penyelesaian pendataan yang dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Menurutnya, sebagian besar penolakan bukan disebabkan masyarakat menolak pelaksanaan sensus. Persoalan itu lebih banyak dipicu kesalahpahaman mengenai tujuan pendataan yang dilakukan BPS.

Bahkan, petugas masih menerima laporan adanya penolakan dan provokasi di beberapa wilayah. Namun setelah dilakukan pendekatan secara persuasif, sebagian besar persoalan dapat diselesaikan melalui penjelasan langsung kepada masyarakat.

"Kami masih mendapat laporan adanya penolakan dan provokasi di beberapa wilayah Kota Probolinggo. Namun setelah kami lakukan pendekatan dan memberikan penjelasan secara langsung, sebagian besar penolakan itu terjadi karena miskomunikasi," tuturnya, saat diwawancarai pada Rabu, 15 Juli 2026.

Untuk mempercepat penyelesaian sensus, BPS Kota Probolinggo mengerahkan 176 petugas lapangan. Meski demikian, pelaksanaan pendataan juga diwarnai tantangan internal. Dua petugas memilih mengundurkan diri, sedangkan empat petugas lainnya sempat mengajukan pengunduran diri karena menghadapi berbagai kendala saat bertugas.

Joko berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus sehingga proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat.

"Petugas kami juga manusia. Kalau masyarakat menerima dengan baik, tentu mereka akan lebih semangat bekerja dan kualitas data yang dihasilkan juga semakin baik," ucap Joko.

BPS tetap optimistis target penyelesaian pendataan pada akhir Agustus 2026 dapat tercapai apabila masyarakat turut mendukung proses sensus dengan memberikan data secara terbuka dan benar.

Selain mengejar target pendataan, BPS juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi. Data yang dihimpun akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.