JATIMNET.COM, Surabaya - Balai Pelaksana Badan Pengelola Wilayah Suramadu (Bapel BPWS) enggan berpolemik soal wacana pembubaran lembaganya. Yang jelas, selama pemerintah belum mengambil keputusan, lembaga ini akan bekerja seperti biasa. 

"Kami tidak mau mengomentari hal itu, terserah pusat saja bagaimana soal nasib kami," kata Kepala Humas Bapel BPWS, Faisal Yasser Arifin di kantornya, Jumat 9 November 2018.

Menurutnya, pihaknya akan fokus untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selama ini. Dia menyebut beberapa keberhasilan yang telah dilakukan Bapel BPWS. Seperti pembangunan pipa bawah laut Gliyang, pelatihan berbasis kepada 6.600 orang di Madura. 

BACA JUGA: Soekarwo Minta Badan Pengelola Wilayah Suramadu Dibubarkan

Bapel BPWS juga telah membangun rest area di Bangkalan, membangun water treatment serta membangun lebih dari 8 Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) untuk kesulitan air bagi 45 ribu kepala keluarga di Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Tak hanya itu, juga membangun fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di hampir seluruh wilayah di Madura. 

"Program itu juga bagian dari tugas Bapel BPWS untuk menyiapkan infrastruktur pendukung dan stimulasi bagi Madura,"  paparnya. 

Bahkan dalam waktu dekat, Bapel BPWS akan menggelontorkan dana Rp20 miliar untuk pembebasan lahan. Menurut Faisal, sebelumnya aktivitas BPWS kurang maksimal karena terganjal pembebasan lahan dan perizinan daerah. 

BACA JUGA: Penyeberangan Ujung-Kamal Bisa Jadi Back Up Suramadu

Padahal tiap tahunnya badan ini disuplai anggaran ratusan miliar rupiah. Tahun ini, ungkap Faisal, dana yang digelontorkan Rp230-an miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, stimulus, pengembangan SDM dan pembebasan lahan.

Akibat sulitnya pembebasan lahan, anggaran yang terserap selama ini hanya 50-55 persen saja. Namun dengan perkembangan yang ada saat ini akhirnya anggaran bisa terserap hingga 80 persen. "Kami optimistis dengan kinerja ini, terutama sudah mulai lancar soal pembahasan lahan," ucapnya.

BACA JUGA: Suramadu Sejak Masa Lalu

Lebih lanjut, dia tidak risau dengan wacana pembubaran BPWS. Menurutnya isu itu dikarenakan ketidakpahaman tugas lembaga ini sebenarnya. Selain itu diduga ada unsur provokasi dari pihak yang tidak mendapatkan proyek dari BPWS lewat jalur yang benar.

"Biar saja karena empat bupati dan para ulama di Madura meminta agar BPWS tetap dipertahankan," katanya. 

Soal pernyataan Gubernur Jatim Soekarwo, bahwa lembaga ini harus dibubarkan, Faisal menjawab diplomatis. Dia mengatakan Soekarwo jadi salah satu tokoh yang masuk ke dalam struktur Dewan Pengarah Bapel BPWS. "Tentu beliau punya perhitungan yang kompeherensif. Tapi Hal itu belum disampaikan kepada Kami," ujarnya.