JATIMNET.COM, Surabaya – Penggratisan tarif jembatan Suramadu mengancam nasib penyeberangan Ujung-Kamal. Namun, penyeberangan yang sudah menjadi jalur utama dari Surabaya ke Madura ini menolak berhenti.

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) berharap agar pemerintah bisa memberi subsidi demi kelangsungan Penyeberangan Ujung-Kamal. Sebab, penyeberangan ini bisa menjadi back up bagi Jembatan Suramadu. 

"Kami harap ada subsidi di penyeberangan, terutama yang masih bertahan di sana," ujar Ketua Umum Gapasdap Khoirie Sutomo dihubungi via ponselnya, Jumat 9 November 2018.

BACA JUGA: Diminta Bubar, Bapel BPWS Pasrah Keputusan Pusat

Menurutnya, sebelum ada Jembatan Suramadu, ada 18 kapal yang beroperasi dan dua di antaranya dioperasionalkan PT ASDP. Di tahun 2010 turun drastis menjadi 9 kapal dan tahun 2011 turun lagi menjadi 7 kapal. Selang dua tahun, hanya 6 kapal yang beroperasi pada tahun 2013. Sejak 2016 hanya 3 kapal yang beroperasi, dimana dua kapal milik oleh PT ASDP. 

"Memang banyak anggota saya yang sudah keluar dari sana. Tapi Kami tetap berharap penyeberangan jangan dimatikan," ungkapnya.

Apalagi, kata dia, pemerintah rela kehilangan pendapatan ratusan miliar dengan penggratisan Suramadu tersebut. Sehingga tidaklah berat seharusnya jika memberikan subsidi kepada kapal-kapal feri. 

Menurut Khoirie, penyeberangan Ujung-Kamal harus dilihat dari berbagai sisi. Dikatakannya, penyeberangan ini melayani penduduk Madura sisi barat yang ingin ke Surabaya. "Bagi mereka, kalau disuruh ke Jembatan Suramadu itu berat karena biaya lebih besar dan jauh," ujarnya. 

Yang kedua, penyeberangan Ujung-Kamal bisa jadi penyokong bagi Jembatan Suramadu bila ada kendala operional. Seperti kemacetan luar biasa atau kecelakaan.

BACA JUGA: Soekarwo Minta Badan Pengelola Wilayah Suramadu Dibubarkan

Juga jadi back up jika Suramadu mengalami kendala teknik misal saat dilakukan perawatan dan yang ketiga adalah kendala alam. "Kita kan ada di ring of fire jadi kalau ada bencana misal gempa, gak ada jembatan yang tahan gempa," tuturnya. 

Yang ketiga adalah fungsi pariwisita. Menurutnya peluang ini harus ditangkap oleh Pemprov Jatim. Oleh karena itu, keberadaan penyeberangan harus tetap dipertahankan. "Jadi tidak ada alasan untuk tidak dipertahankan," katanya.