Sabtu, 21 February 2026 13:31 UTC

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir saat memberikan kajian Ekoteologi Islam secara daring di hadapan ribuan warga di kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Foto: Humas Unmuh Jember
JATIMNET.COM, Jember – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan keberanian politik pemerintah dalam mengelola sumber daya alam Indonesia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Kajian Ramadan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu, 21 Februari 2026.
Haedar menilai Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, mulai dari mineral hingga energi. Potensi tersebut harus dikelola secara adil dan berkelanjutan agar memberi manfaat nyata bagi rakyat.
BACA: Garap Tambang Batu Bara, Muhammadiyah Siapkan Perseroan dan Koperasi
Menurutnya, regulasi saja tidak cukup jika tidak disertai political will atau kemauan politik yang tegas. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Ia mencontohkan sektor pertambangan yang kerap menimbulkan dilema. Di satu sisi menjadi sumber penghidupan masyarakat, tetapi di sisi lain dapat memicu kerusakan ekologis.
“Lingkungan harus tetap terjaga, tetapi juga memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Di situlah fungsi kekhalifahan kita, membangun keseimbangan,” ungkapnya.
BACA: Muhammadiyah Soroti Kerusakan Alam, Haedar Nashir: Pembangunan Tak Boleh Merusak Lingkungan
Haedar menambahkan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu membangun kecerdasan kolektif serta menghadirkan konsep alternatif agar pengelolaan sumber daya tidak timpang.
Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus berdiri di atas tanggung jawab moral, bukan semata pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
