JATIMNET.COM, Jember – Persyarikatan Muhammadiyah sejak awal didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dikenal fokus pada tiga bidang amal usaha, yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Namun ke depan, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia juga akan fokus melebarkan sayap ke dunia bisnis. 

“Ke depan, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan mereka yang donasi ke Muhammadiyah. Kita harus punya sumber pembiayaan sendiri. Tidak bisa tidak, kita harus punya pilar usaha,” tutur Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy.

Ia menyampaikannya saat berbicara di depan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jember (Unmuh Jember), pada Minggu, 14 April 2025.

BACA: Wacana Revisi UU Peradilan Militer, Begini Pendapat Muhadjir Effendy

Tokoh asal Madiun ini juga menyinggung soal pendirian super holding company yang belakangan banyak mengundang kritik.

Menurutnya, di dalam Danantara sejauh ini belum ada pejabatnya yang berlatar belakang Muhammadiyah. Hal ini karena belum ada kader Muhammadiyah yang benar-benar ahli di bidang ekonomi bisnis. 

Salah satu strategi Muhammadiyah untuk mengembangkan pilar usaha adalah mulai dengan menggarap konsesi tambang batu bara melalui skema Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Lokasi operasionalnya di lahan bekas milik Adaro yang ada di Kalimantan Selatan.  “Muhammadiyah sudah menyiapkan dua PT untuk mengelola tambang,” ujar Muhadjir.  

Dua perusahaan milik Persyarikatan Muhammadiyah itu bernama PT Syarikat Surya Ecomining dan PT Mentari Swadaya Ecomining.

Kedua perusahaan tersebut akan menggarap tambang batu bara di lahan yang sama, namun fokusnya berbeda. Dalam pelaksanaannya, Muhammadiyah akan menggandeng pihak lain yang lebih kompeten untuk teknis menambang batu bara. 

“Yang satu untuk strategic company, ini akan membuat sejumlah policy (kebijakan) yang besar. Lalu, yang satunya lagi sebagai operating company akan mengoperasikan (tambang batu bara) dengan mitra-mitra yang akan kita tentukan, siapa saja nanti mitranya,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang PP Muhammadiyah itu.

BACA: Muhammadiyah Yakin Rencana Prabowo Tampung Warga Palestina untuk Kemanusian

Satu perseroan milik Muhammadiyah yang fokus bergerak di strategic company itu, nantinya juga akan melakukan ekspansi bisnis. Yakni dengan bergerak di luar PKP2B yang sudah ada.

“Yang strategic itu bisa saja bergerak di luar batu bara dan yang lainnya. Seperti nikel, emas dan lain-lain. Karena lahan konsesi PKP2B yang diberi pemerintah itu kan terbatas,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang urusan haji dan produk halal itu. 

Ekspansi itu sudah direncanakan dengan matang oleh PP Muhammadiyah. Apalagi, saat ini beberapa Pengurus Wilayah Muhammadiyah (tingkat provinsi) sudah ada yang memiliki izin tambang selain batu bara. 

“Untuk jangka panjang, kami akan bergerak di luar batu bara. Kami belum hitung modalnya berapa yang dibutuhkan,” papar Muhadjir.

PP Muhammadiyah juga sedang menyiapkan pendirian koperasi untuk mengelola tambang. Hal ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UU Minerba hasil revisi terbaru yang memungkinkan ormas bisa mengelola tambang. 

“Nanti setiap amal usaha Muhammadiyah (AUM) akan diminta untuk menyumbang modal ke koperasi amal usaha Muhammadiyah,” papar Muhadjir. 

BACA: Kementerian ESDM Kaji Potensi Cadangan Batu Bara Bawah Permukaan

Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran konsesi tambang batubara dari pemerintah. Keputusan itu berjarak beberapa bulan setelah Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan hal serupa. 

Keputusan itu diambil dalam Rapat Konsilidasi Nasional Muhammadiyah yang dilakukan pada 25 Juli 2024 di Yogyakarta.

Sebelum menyatakan menerima, intenal Muhammadiyah terbelah. Satu kubu secara kritis mendesak PP Muhammadiyah untuk menolak iming-iming tawaran konsesi tambang batu bara yang ditawarkan sejak akhir era Presiden Jokowi tersebut. 

Muhadjir menegaskan saat ini internal Muhammadiyah sudah solid untuk menggarap konsesi tambang batu bara yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut. 

Sebab, kultur Muhammadiyah mensyaratkan seluruh kader untuk taat pada keputusan yang sudah disepakati. “Itu sudah kesepakatan pleno,” paparnya. 

Terhadap internal kader Muhammadiyah yang masih mempermasalahkan keputusan untuk menggarap tambang batu bara, Muhadjir mempersilakannya untuk mewujudkannya dalam bentuk pengawasan. 

“Silakan kalau di dalam perjalanannya nanti ada yang mau dikoreksi,” pungkas mantan Menko PMK di era Presiden Jokowi ini.