JATIMNET.COM, Jember – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui, rentetan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai peringatan keras bagi tata kelola hutan nasional. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “lecutan bahkan tamparan” yang tidak boleh diabaikan.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri Kajian Ramadhan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu, 21 Februari 2026.

Menurutnya, pemerintah harus menjadikan bencana sebagai momentum refleksi dan evaluasi sistemik. Ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa lagi dilakukan secara biasa-biasa saja.

BACA: Ribuan KK Terdampak Banjir Jember, Rambipuji Paling Parah dan Ratusan Warga Mengungsi

Namun Raja Juli juga mengungkapkan keterbatasan yang dialami kementerian yang ia pimpin.

“Lemahnya pengawasan kawasan hutan, keterbatasan jumlah personel, serta kompleksitas pelanggaran di lapangan turut memperbesar risiko kerusakan lingkungan ini menjadi tantangan dan kendala kami di Kementerian Kehutanan,” papar politikus PSI ini.

Raja memaparkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 125 juta hektare, namun jumlah polisi hutan masih jauh dari ideal. Dengan keterbatasan tersebut, pengawasan terhadap praktik ilegal seperti penebangan liar dan tambang ilegal menjadi tantangan besar.

BACA: Menhut Raja Juli: Menjaga Hutan Bagian dari Ibadah dan Amanah Kekhalifahan

Karena itu, ia menegaskan perlunya reformasi menyeluruh, mulai dari penambahan personel, pembenahan kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi patroli cerdas.

“Kami berharap langkah tersebut mampu memperkuat pencegahan dan mengurangi risiko bencana serupa terulang di masa mendatang,” pungkas Raja Juli.