JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa usulan pembubaran Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) adalah aspirasi dari empat kepala daerah di Madura.

“Saya hanya meneruskan aspirasi dari empat kepala daerah agar bisa mengelola wilayahnya sendiri,” ujar Soekarwo ditemui di DPRD Jatim, Selasa 28 November 2018. 

Dia mengatakan, empat kepala daerah mengharapkan agar dana alokasi khusus dari APBN langsung dikucurkan ke daerah tersebut. Dengan demikian fokus pengembangan wilayah Madura bisa lebih maksimal ketimbang dikelola oleh BPWS.

Menurutnya tidak ada alasan bagi BPWS untuk menolak pembubaran ini lantaran daerah merasa lebih mampu untuk mengelola dan mengembangkan daerah di wilayah sekitar Jembatan Suramadu.

BACA JUGA: Soekarwo Minta Badan Pengelola Wilayah Suramadu Dibubarkan

“Tidak boleh BPWS menolak karena ini adalah otoritas negara,” kata mantan Sekdaprov Jatim itu.

Tapi Soekarwo mengatakan tidak tahu kapan keputusan pembubaran BPWS. Alasannya pembubaran tersebut merupakan kewenangan dari Presiden.

Soal permintaan BPWS agar ada revisi Perpres soal lembaga ini, Soekarwo mengaku tidak tahu. Yang jelas dia tetap menyampaikan usulan empat kepala daerah soal pembubaran ini. “Sampai sekarang usulan tersebut belum berubah,” ujarnya.

BACA JUGA: Penyeberangan Ujung-Kamal Bisa Jadi Back Up Suramadu

Sementara itu Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto mengatakan tidak seharusnya Soekarwo mendukung pembubaran BPWS. Dia juga mengklaim jika empat kepala daerah di Jawa Timur sepenuhnya mendukung keberadaan BPWS. “Kami sudah MoU dengan empat kepala daerah di Jatim, jadi BPWS penting bagi Madura,” tegasnya. 

Menurut Sidik, ada kesalahan persepsi di masyarakat. Dituturkannya bahwa yang dihapus adalah status tol Jembatan Suramadu menjadi non-tol. “Sampai sekarang keberadaan BPWS masih diakui di depan hukum,” katanya.

BACA JUGA: BPWS Minta Pemerintah Segera Terbitkan Revisi Perpres

Dia juga mengatakan keinginan empat daerah di Madura agar pemerintah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus memenuhi aturan yang ada. Jika memaksa, besar DAK akan sangat kecil sehingga tidak mungkin dipakai untuk mengembangkan wilayah. 

“Kalau andalkan pemerintah di daerah, sampai kiamat tidak akan bisa memajukan Suramadu,” katanya. 

Oleh karena itu, keberadaan BPWS untuk mengembangkan Madura sangat krusial. Sidik kembali membantah jika BPWS tidak bekerja. Ia menyebut penerangan jalan umum, pembangunan infrastruktur jalan maupun pembangunan sistem pengelolaan air minum jadi salah satu bukti BPWS ini sudah bekerja membangun Madura. Selain itu, dalam waktu dekat BPWS akan menyulap 30 hektare menjadi pusat pariwisata. 

BACA JUGA: Diminta Bubar, Bapel BPWS Pasrah Keputusan Pusat

“Mungkin sebaiknya Pakde Karwo juga menelepon para kiai dan ulama di Madura yang menyebut pentingnya BPWS untuk membangun Madura,” pungkasnya.