Jumat, 21 June 2019 01:35 UTC
DIAMANKAN. Dodi, salah satu wali murid yang diamankan petugas keamanan saat berunjuk rasa di depan rumah dinas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis 20 Juni 2019 malam. Foto: Khoirotul Lathifiyah
JATIMNET.COM, Surabaya – Petugas keamanan mengamankan seorang wali murid saat aksi demo di depan rumah dinas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis 20 Juni 2019 sekitar 21.30 WIB.
Sebelumya, ratusan wali murid berunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang menuntut menghapuskan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi.
Meskipun tidak diwarnai dengan kericuhan dan aksi dorong, salah satu wali murid terpaksa diamankan ke truk Polisi.
BACA JUGA: Wali Murid Geruduk Rumah Dinas Risma
Kepala Bakesbangpol Eddy Kritijanto menduga, wali murid tersebut menjadi provokator sehingga suasana semakin panas. Bahkan saat berorasi salah satu wali murid tersebut tetap menyoraki petugas kepolisian memaksa agar Wali Kota Risma keluar dari rumah dinasnya.
“Padahal tadi saya hanya menuntut kejelasan PPDB saja,” ujar Dodi saat diamankan Polisi.
Setelah salah satu wali murid digiring ke truk Polisi, ratusan massa diminta membubarkan diri oleh petugas. Sebelum membubarkan, ratusan wali murid tersebut diminta menulis nama siswa, nama orang tua, alamat, asal sekolah dasar dan kemudian dikumpulkan ke Eddy.
BACA JUGA: Dindik Jatim Undur Sehari Pendaftaran PPDB SMA
“Ayo bu tulis dulu namanya, kami tetap perjuangkan agar anak ibu dan bapak bisa bersekolah. Ayo monggo, lekas membubarkan diri, karena berdemo malam-malam seperti ini itu melanggar. Kami mohon,” ujar Eddy.
Usai menuliskan data siswa, massa membubarkan diri dari depan rumah dinas Wali Kota Surabaya pada pukul 22.25 WIB dan dikawal ketat oleh petugas Kepolisian, Sat Pol PP, Linmas, dan petugas pengamanan lainnya.
Sebelumnya, massa menggelar demo dan audiensi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang berada di Jagir Wonokromo Surabaya. Dan sekitar pukul 21.35 WIB massa melanjutkan unjuk rasa di depan rumah dinas Wali Kota Tri Rismaharini menuntut penghapusan PPDB sistem zonasi.
