JATIMNET.COM, Jember - Pasca bergulirnya pemakzulan dari DPRD Jember, seluruh partai dikabarkan akan membuat koalisi besar. Mereka rencananya akan bersatu menghadapi petahana Bupati Jember, dr Faida yang lolos di jalur independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jember.

Kabar seluruh partai pemilik kursi itu terhembus beredarnya surat ditandatangani 11 pimpinan partai, dikirim ke pengurus pusat masing-masing partai di Jakarta. Surat bersifat rahasia itu ditandatangani pada Rabu 29 Juli 2020. Namun beberapa hari kemudian, surat tersebut “bocor” ke kalangan masyarakat.

Terdapat dua poin di dalam surat bersama tersebut. Pertama, meminta ke pengurus pusat partai di Jakarta untuk ikut “mengawal” proses hukum di Mahkamah Agung (MA) atas diajukannya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari DPRD Jember. HMP tersebut meminta pemberhentian Faida dari jabatan bupati Jember.

Poin kedua, 11 pimpinan partai di Jember meminta agar pengurus pusat di Jakarta, mengupayakan komunikasi, agar dicapai kesepakatan, satu pasang kandidat yang akan diusung bersama untuk melawan petahana Faida yang maju di jalur independen. Mereka berharap, pertarungan di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang berlangsung secara head to head. 

BACA JUGA: Seluruh Partai di Jember Bantah Pemakzulan Untuk Hambat Faida Maju dari Jalur Independen

Ketua DPD PKS Jember, Ahmad Rusdan, membenarkan surat tersebut. Menurutnya, surat tersebut sebenarnya bersifat internal. Namun ia tidak tahu, mengapa surat tersebut bisa bocor ke publik.

“Ya sebenarnya akan bermasalah sih (kalau bocor), tapi ya sudah terlanjur menyebar, ya tidak apa-apa,” kata Rusdan saat dikonfirmasi, Sabtu 1 Agustus 2020.

Kesepakatan untuk menggagas koalisi besar itu, menurut Rusdan karena mereka sepakat bahwa sumber permasalahan di Jember saat ini bersumber dari bupati Faida. “Solusinya ya harus ganti bupati,” papar Rusdan.

Seluruh pimpinan partai di Jember, sepakat tidak mengusulkan nama di dalam surat yang dikirim ke DPP masing-masing. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus pusat. 

“Kita berharap, calon yang dipilih ini yang potensinya bagus. Kalau kaidah di pesantren, kita kan memilih orang yang potensinya baik dan meninggalkan orang yang sudah pasti tidak baik,” papar Rusdan.

BACA JUGA: DPRD Versus Bupati Jember

Terpisah, Sekretaris DPC PKB Jember, Ayub Junaidi juga membenarkan wacana koalisi seluruh partai di Pilkada Jember. Komunikasi di antara 11 partai tersebut sudah terjalin sejak setahun terakhir. 

“Makin intens sejak bergulirnya hak interpelasi. Kita punya pandangan yang sama, bahwa bupati harus diganti. Kalau sudah sama seperti itu, buat apa kita bertarung di Pilkada, sekalian koalisi saja,” kata Ayub. 

Karena itu, Ayub membantah, koalisi digagas karena seluruh partai tidak percaya diri menghadapi kekuatan petahana yang mengandalkan mesin relawan.

“Tidak susah kok menghadapi petahana. kita melihat, kinerja bupati selama hampir lima tahun terakhir mengecewakan,” papar  mantan Wakil Ketua DPRD Jember 2014 – 2019 ini. 

Dari hasil Pemilu 2019, 50 kursi di DPRD Jember terbagi  ke 11 partai. Masing-masing adalah PKB (8 kursi); Nasdem (8 kursi); PDIP (7 kursi); Gerindra (7 kursi); PKS (6 kursi); PPP (5 kursi); Golkar (2 kursi); Demokrat (2 kursi); PAN (2 kursi); Perindo (2 kursi) dan Partai Berkarya (1 kursi)