JATIMNET.COM, Jember – Seluruh pimpinan partai yang memiliki kursi di DPRD Jember membantah, mengenai proses pemakzulan terhadap Bupati Jember, dr Faida terkait dengan Pilkada. 

Menurut mereka, pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu telah melalui proses yang panjang dan dengan alasan yang cukup kuat. Pernyataan itu disampaikan oleh 11 pimpinan partai dalam jumpa pers bersama yang digelar di Rumah Makan Lestari, Jember pada Rabu 29 Juli 2020. 

Dalam konferensi pers bersama tersebut, para pimpinan partai kembali mengulang dan menegaskan sederet permasalahan dan pelanggaran yang menjadi dasar digulirkannya Hak Menyatakan Pendapat.

“Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Kita sudah mengawal (bupati Faida) sejak tahun 2015 sampai 2020. Hubungan masih baik, tapi setelah dia memutuskan lewat independen, artinya ya sudah, dia tidak bersama partai lagi,” ujar Marzuki Abdul Ghofur, Ketua DPD Partai Nasdem Jember.

BACA JUGA: DPRD Versus Bupati Jember

Sebelumnya, Faida menyebut pemakzulan atau pemberhentian dirinya dilakukan karena dirinya memilih untuk maju di pilkada tidak dengan partai lagi, tetapi lewat jalur independen. Saat memenangkan Pilkada Jember 2015 lalu, Faida diusung oleh Nasdem dan tiga partai lain, yakni PDIP, PAN dan Hanura. 

Adapun Hanura saat ini tidak memiliki kursi di parlemen. “Kita sedari awal mendorong proses HMP karena melihat ada sejumlah pelanggaran hukum dan arogansi yang dilakukan oleh bupati. Sebagai bekas partai pendukung, kita sudah ikhlas (kalau Faida diberhentikan),” ujar Hj Lilik Niamah, Ketua DPD PAN Jember.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Jember, Ahmad Anwari, upaya pemecatan terhadap bupati Faida, bukan karena dendam atau sentimen pribadi. 

BACA JUGA: Bupati Jember Anggap Pemakzulan Dipicu Maju Independen di Pilkada

“Seluruh partai yang ada di sini itu, bukan membenci Faida. Tetapi membenci bupati Jember Faida. Karena baru di masa pemerintahan Faida, fungsi sistem pemerintahan tidak berjalan. Mereka juga menyayangkan adanya gerakan yang mereka sebut sebagai “pemutarbalikan opini” melalui media-media dan akun-akun tertentu di media sosial,” ujar Anwari.

Pihak legislatif, sebenarnya sudah berupaya untuk mengingatkan Faida sejak awal menjabat. “Tetapi selalu diabaikan. Akibatnya terakhir, yang menjadi salah satu puncak adalah audit LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan APBD Jember 2019 mendapat predikat disclaimer. Ini adalah predikat terburuk sepanjang sejarah Jember dan menunjukkan bupati susah diingatkan,” ujar Ketua DPD PKS Jember, Ahmad Rusdan.

Para pimpinan 11 partai di DPRD Jember juga menyayangkan adanya perang opini yang berkembang pasca diputuskannya Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (22/07) lalu. Mereka menyebut perang opini itu menyesatkan. “Dikesankan seolah-olah ada yang terzalimi. Itu opini yang menyesatkan,” ujar Bambang Wahjoe, Sekretaris DPD PDIP Jember.