JATIMNET.COM, Probolinggo – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo mendapat sorotan tajam dari politikus Senayan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan agar sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diawasi lebih ketat. Apalagi, banyak muncul keluhan tentang menu MBG akibat SPPG bermasalah.

Ia mengatakan bahwa seharusnya SPPG bekerja profesional dan tidak boleh lalai guna memenuhi gizi anak-anak dalam program prioritas pemerintah.

“MBG ini adalah program presiden. Jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan masalah,” tegasnya saat menghadiri Safari Ramadan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Ponpes Pondok Hati, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu malam, 28 Februari 2026.

BACA: MBG Jadi Sorotan Terkait Kelayakan Menu, BGN Klarifikasi Anggaran Per Porsi

Apalagi, Dini melanjutkan, MBG merupakan program untuk menyonsong Indonesia Emas 2045. “Yang menerima manfaat adalah anak-anak kita. Jadi, harus benar-benar dijaga kualitas dan tanggung jawabnya,” tambahnya.

‎‎Namun, realitanya masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan MBG oleh SPPG yang bermasalah. Laporan tersebut, kata dia, akan diteruskan ke Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi bersama mitra kementerian terkait.

‎‎Dini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar tidak ada lagi SPPG bermasalah, khususnya di wilayah Probolinggo.

‎‎Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni menjamin asupan gizi anak-anak secara layak dan berkelanjutan.

BACA: Kualitas Menu MBG di Tuban Dikeluhkan Wali Murid, Ada Siswa Hanya Terima Donat dan Susu

‎‎Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa menjelaskan bahwa Safari Ramadhan merupakan bagian dari konsolidasi partai sekaligus ruang menyerap aspirasi masyarakat.

‎‎“Kegiatan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga untuk memperkuat soliditas kader dari tingkat DPD, DPC hingga DPP, serta mendengar langsung masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Saan menambahkan, kolaborasi antara kekuatan masyarakat dan pesantren diharapkan dapat menciptakan sinergi yang berdampak positif bagi pembangunan daerah.