Selasa, 19 February 2019 16:25 UTC
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari. Foto: Baehaqi
JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari mengapresiasi niat Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan membebaskan SPP bagi siswa SMA/SMK. Ia memberi beberapa masukan untuk memperbaiki pendidikan Jatim.
"Ini satu titik terang, bagi pendidikan menengah atas di Jatim, saya berharap juga dalam lima tahun ke depan pendidikan bagi anak-anak difabel dan berkebutuhan khusus juga akan menjalani perbaikan,” ujar Agatha dalam keterangan resminya, Selasa 19 Februari 2019.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai masih perlu penambahan sekolah inklusi setingkat SMA di Jawa Timur. “Saat ini sekolah inklusi tingkat SMA di Jatim masih perlu ditingkatkan jumlahnya," lanjutnya.
BACA JUGA: Sekolah Tunggu Surat Edaran Program SPP Gratis
Selain sekolah Inklusi, Agatha menyampaikan pentingnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Menurutnya, kesejahteraan GTT/PTT masih jauh dari kata cukup. Upah yang diterima belum bisa dikatakan layak.
Politisi asal Surabaya itu juga mendorong agar Pemprov Jatim menciptakan regulasi untuk mendorong agar Dispendik Jatim bisa menyiapkan skill lulusan siswa SMA maupun SMK. Kompetensi itu sangat diperlukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang membutuhkan penguasaan teknologi.
"Program-program yang pro Revolusi Industri 4.0 harus direalisasikan. Pemprov bersama DPRD perlu segera memikirkan regulasi untuk mendukung perkembangan Revolusi Industri 4.0,” tuturnya.
BACA JUGA: Perusahaan di Jatim Pekerjakan 1.206 Difabel
Menurutnya, Pemprov Jawa Timur harus segera menyiapkan sumber daya manusia yang terampil. Sesuai perkembangan teknologi yang kian hari sangat cepat ini. “Semoga Jatim mampu menjadi pilot project nasional," ungkapnya.
Agatha bersyukur Gubernur Jawa Timur Khofifah langsung menjalankan program pro kerakyatan di masa awal kepemimpiannya.
“Ada banyak program Kerakyatan yang ditujukan pada masyarakat Jatim. Program Bebas SPP bagi SMA dan SMK Negeri segera akan diluncurkan, besarannya akan diatur lebih lanjut dengan Pergub,” kata Agatha.