JATIMNET.COM. Surabaya - Pelantikan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tentunya membawa harapan baru bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.

Di sektor pendidikan, soal kejelasan program SPP gratis itu yang paling dinanti-nantikan masyarakat. Tidak hanya bagi siswa dan wali murid, tetapi juga bagi sekolah yang menerima imbas dari penggratisan SPP itu.

Pada Juli 2019 mendatang, Pemprov Jawa Timur sudah mulai menggratiskan SPP siswa SMA dan SMK.

BACA JUGA: Tidak Semua Sekolah SPP Gratis

"Kan kemarin sudah dilantik, harapannya segera ada edaran atau pemberitahuan untuk setiap sekolah terkait program SPP gratis tersebut jika memang benar ada," kata Humas Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Surabaya, Tanti Puspitorini, Kamis 14 Februari 2019.

Karena, menurut Tanti, selama ini pihak sekolah baru mengetahui informasi melalui media massa. Ia berharap tiga bulan sebelum program SPP gratis tersebut diberlakukan, sudah ada surat edaran dari pemerintah ke sekolah-sekolah.

Dalam penyaluran dana pendidikan, kata Tanti, pemprov perlu memetakan terlebih dulu untuk menghindari ketimpangan atau rasa tidak adil antar sekolah, baik swasta maupun negeri. Selain itu, pemprov harus menjelaskan bagaimana pemberlakuan SPP gratis itu agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan wali murid.

BACA JUGA: SPP Gratis SMA/SMK Perlu Dibahas dalam APBD

"Misalnya, biaya SPP antara swasta dan negeri kan berbeda. Nah, ini harus disosialisasikan kepada wali murid. Apalagi rencananya, SPP kabarnya hanya berlaku satu semester saja," tambahnya.

Tanti berharap agar program baik berlangsung seterusnya, karena masih ada masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya sekolah anaknya. Akhirnya, anak tersebut putus sekolah.

Hal senada dikatakan Humas SMAN 7 Surabaya. Samsudin. Menurut Samsudin, sekolah berharap pemprov segera memberikan surat edaran. Program SPP gratis ini akan sangat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu guru, siswa, juga wali murid.

BACA JUGA: Jatim SPP Gratis, Begini Kata Sekolah Swasta dan Negeri

"Jadi siswa dan wali murid tidak bingung dengan tunggakan SPP. Dan guru juga tidak terkendala dengan kurangnya anggaran operasional sekolah dan lain-lain," tambahnya.

Ia juga mengatakan diperlukan peraturan yang jelas dan rinci. "Jadi jangan sampai menjadi bom waktu dan banyak protes dari masyarakat nantinya," ungkapnya.

Samsudin berharap Februari ini sudah ada surat keputusan dan surat edarannya. "Sehingga kami tidak bingung dan bisa mengambil keputusan untuk bertindak. Karena selama ini kami memperoleh informasi dari grup semua humas sekolah SMA/SMK di Surabaya baik swasta maupun negeri," katanya.