JATIMNET.COM, Jakarta – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan program dana bantuan siswa jenjang SMA/SMK tidak membuat SPP gratis. Terutama bagi siswa SMA/SMK swasta yang tidak ditentukan besaran SPP-nya.

Dana bantuan tersebut hanya dianggarkan untuk enam bulan bagi siswa SMA/SMK negeri. Sementara bantuan yang diberikan besarannya sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 120/71/101/2017 tentang SPP SMA dan SMK 2017.

"Besaran dana bantuan siswa bervariasi dan disesuaikan dengan daerahnya. Ini mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan Pak Gubernur (Gubernur Jatim, Soekarwo),” katanya, Senin 5 November 2018.

Dia mengatakan dalam pembahasan dengan Komisi E DPRD Jatim, disepakati dana bantuan siswa senilai Rp904,18 miliar yang dialokasikan untuk 1.280.545 siswa negeri maupun swasta di Jatim.

"Jadi untuk siswa SMA negeri, bisa gratis karena bantuannya sesuai dengan surat edaran (SE),” terangnya.

Standar SPP berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 120/71/101/2017 tentang SPP SMA dan SMK 2017 itu tidak sama setiap daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan indeks daerah.

Ada tiga kategori SPP sekolah yang diatur dalam surat edaran tersebut, yakni SMA, SMK teknik, dan SMK non teknik. Saat itu, lanjut Saiful, biaya SPP termurah untuk SMA negeri di Pacitan, Bondowoso, Pamekasan, dan Sampang, sebesar Rp 60.000/bulan, sedangkan standar biaya SPP termahal mencapai Rp 215.000/bulan, yang hanya ditetapkan untuk SMK teknik di Surabaya.

Adapun untuk siswa SMA/SMK swasta, Saiful menjelaskan besaran SPP disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut. Dia mencontohkan SMK teknik swasta di Surabaya menetapkan biaya pendidikan lebih tinggi dari surat edaran itu, maka sisanya harus ditanggung sendiri.

"Bisa minta ke orang tua siswa,atau didiskusikan dengan komite untuk menutup kebutuhan sekolah," ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa dana bantuan siswa ini sudah disepakati di tingkat komisi. "Mudah-mudahan tidak ada perubahan saat digedok nanti," ujarnya.