JATIMNET.COM, Surabaya - Program SPP gratis yang akan direalisasikan pada Juli 2019 mendatang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menimbulkan reaksi beragam dari pihak kepala sekolah, guru maupun wali murid.

Pembayaran SPP yang selama ini ditanggung masing-masing siswa berdasarkan peraturan sekolah, maka pada Juli 2019 mendatang, ditanggung oleh Pemprov Jatim. Dan untuk kalangan tidak mampu, rata-rata sekolah mempunyai program sendiri untuk meringankan beban siswa.

Namun, dengan adanya program SPP gratis mendatang, akan banyak membantu siswa yang kurang mampu. Wakil Kepala Sekolah SMAN 7 Surabaya, Samsudin mengatakan pihaknya sangat mendukung program SPP gratis tersebut.

Dengan program tersebut, kegiatan pembelajaran tidak lagi terkendala masalah pembayaran SPP siswa. Selain itu, siswa dan wali murid akan sangat senang dengan program ini.

BACA JUGA: Anggaran untuk SPP Gratis di Jatim Sudah Disahkan

"Kami menyambut gembira program SPP gratis dari Gubernur, karena siswa kami banyak yang membutuhkan itu. Siswa yang kurang mampu masih bisa melanjutkan pendidikannya. Di sekolah ini sekitar 30 persen siswanya tergolong kurang mampu," tambahnya.

Hal senada dikatakan Kepala Sekolah SMA IPIEMS Surabaya Akhmad Fauzi. Dia juga mengaku setuju dengan program SPP gratis tersebut. Namun, dia mengingatkan ihwal kecukupan pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan.

"Kecukupan pendidikan berarti perencanaan sekolah tidak molor. Semoga berjalan dengan baik dan dana bisa turun tepat waktu sehingga kegiatan pendidikan tidak terhalang atau terganggu program SPP gratis," ujarnya.

Namun, program SPP gratis tersebut dinilai kurang tepat untuk diterapkan sekolah swasta. Seperti disampaikan Humas SMK IPIEMS, Edy Subiantoro.

"Istilah SPP gratis kurang sesuai digunakan dalam dunia pendidikan, karena terkesan merendahkan secara ekonomi," kata Edy.

BACA JUGA: BKD Jatim Pastikan Kuota Peserta SKB CPNS

Apalagi terdapat ketentuan bahwa sekolah swasta masih harus menyesuaikan dengan sekolah negeri. Jika wali murid tidak memahami hal ini, akan menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak sekolah.

"Sebaiknya menggunakan istilah subsidi saja. Karena istilah gratis itu ada unsur tertentu,": katanya. Misalnya berkurangnya semangat sekolah karena gratis. "Dan biasanya, sekolah yang gratis itu seolah-olah kualitas pendidikannya rendah," tambahnya.

Edy mengatakan akan lebih baik jika anggaran SPP gratis itu untuk melengkapi fasilitas sekolah, atau biaya operasional sekolah. Karena pada dasarnya, sekolah swasta dan negeri mempunyai kebijakan yang berbeda.

Hal yang mendasar adalah, gaji guru negeri ditanggung Negara, sedangkan gaji guru swasta merupakan hasil dari pembayaran biaya pendidikan siswa. "Jadi harus ada ketentuan sendiri untuk sekolah swasta," kata Edy.

Sementara itu, Yanni Poerwanti (38 tahun), wali murid sekolah SMAN 7 Surabaya sangat mendukung program SPP gratis yang akan dilaksanakan, karena bisa membantu biaya pendidikan anaknya.

"Saya merasa sangat terbantu. Selama ini, saya dapat bantuan dari Mitra Warga. Program SPP gratis ini akan meringankan keluarga saya," ujarnya.