JATIMNET.COM, Surabaya - Arus lalu lintas Bundaran Waru tersendat, pada Rabu 11 Maret 2020, siang Pasalnya ribuan massa dari berbagai elemen melakukan aksi di perbatasan Sidoarjo dengan Surabaya. 

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) itu terdiri dari sejumlah elemen buruh seperti FSKEP-KSPI, SPSI, FSPMI dan mahasiswa menuntut pemerintah tidak mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, atau Omnibus Law. 

Pihak kepolisan pun memberlakukan sistem satu lajur yang mengarah ke Surabaya. Tak pelak ini menimbulkan kemacetan baik dari Sidoarjo mau ke arah Surabaya, maupun sebaliknya.

BACA JUGA: Omnibus Law Tidak Ramah Lingkungan

Ketua FSKEP Sunandar mengaku, memang memilih Bundaran Waru karena dianggap sebagai tempat yang strategis untuk menyampaikan aspirasinya. 

"Kami menolak tegas Omnibus Law, karena di dalamnya ada poin-poin yang mendegradasi hak-hak buruh. Aksi di sini supaya di dengar pemerintah pusat," ujar Sunandar. 

Menurut Sunandar, banyak pasal dalam Omnibus Law yang dinilai merugikan. Seperti, Upah Minimun Kabupaten/kota (UMK) yang terancam hilang, dan digantikan upah kesepakatan antara penguasaha dengan buruh.

BACA JUGA: Menaker Tepis Tudingan Omnibus Law RUU Itu Bagian untuk Menghilangkan Upah Minimum

Kemudian jaminan sosial, di Omnibus Law dihilangkan. "Kami berharap pemerintah Jokowi dan DPR RI betul-betul mempertimbangkan pasal-pasal di omnibus Law," terangnya. 

Ia pun memastikan, aksi hari ini sebagai pemanasan di Jawa Timur. Masih akan ada aksi lanjutan yang bakal digelar secara serentak di seluruh Indonesia. 

"Semuanya hari ini bergerak karena menyangkut masa depan. Bilamana suara kami tidak didengarkan kami akan bikin gerakan yang lebih besar," tandasnya