JATIMNET.COM, Sampang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang melaksanakan program pemeliharaan berkala atau peningkatan struktur ruas jalan Tlambah - Palengaan.

Proyek perbaikan jalan penghubung antara Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan itu dianggarkan sebesar Rp10 miliar.

"Pagu anggaran proyek Rp10 miliar bersumber dari APBD 2025. Saat ini proyek tersebut masih proses lelang di LPSE," kata Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Sampang Sahron Wiami kepada jatimnet.com, Kamis 3 Juli 2025.

BACA: Dua Perusahaan Ditunjuk Layani Pengadaan Perangkat Smart Village di Sampang, Ini Respons DPMD

Menurutnya, program perbaikan ruas jalan tersebut merupakan bagian dari proyek infrastruktur yang tetap menjadi prioritas pemerintah kabupaten (pemkab) tahun 2025.

Selain menjadi kebutuhan masyarakat, peningkatan infrastruktur jalan kabupaten juga menjadi visi dan misi Bupati Sampang.

Sahron menjelaskan, ruas jalan Tlambah-Palengaan memiliki panjang 4.500 meter atau 4,5 kilometer. Rencana perbaikan jalan yang akan dilakukan sepanjang 3.225 meter.

"Rinciannya, pekerjaan ready mix atau cor beton dilakukan sepanjang 2.185 meter dan pekerjaan aspal hotmix sepanjang 1.040 meter," terangnya.

Sekedar informasi, sejumlah proyek perbaikan jalan poros kabupaten di Sampang sudah naik lelang di laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Sampang.

BACA: Proyek Rekonstruksi Baru Rampung, Rabat Beton di Jalan Kenari Sampang Retak

Proyek perbaikan itu, di antaranya pemeliharaan berkala/peningkatan struktur jalan Omben - Tambak dianggarkan Rp600 juta. Pelebaran jalan/ peningkatan struktur jalan Karang Dalem - Patarongan Rp1,4 miliar.

Kemudian, Peningkatan struktur jalan Labuhan - Sreseh Rp2 miliar. Peningkatan struktur jalan Labuhan - Bundah Rp3 miliar

Peningkatan struktur jalan Banjar Talela - Anggersek Rp600 juta. Peningkatan struktur jalan Gunung Eleh - Palenggiyan Rp3,7 miliar.

Ada pula proyek pemeliharaan berkala/peningkatan struktur Jalan Gunung Maddah - Banjar Talela dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar.

Menaker Tepis Tudingan Omnibus Law RUU Itu Bagian untuk Menghilangkan Upah Minimum

Berita Populer

Baca Juga