JATIMNET.COM, Sampang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang menunjuk perusahaan PT Sahabat Digital Kreatif dan Digital Universal sebagai penyedia jasa dalam pengadaan perangkat program smart village atau desa cerdas.

Seperti diketahui, tahun ini DPMD Kabupaten Sampang meluncurkan program smart village. Dalam realisasinya, setiap desa diwajibkan mengalokasikan anggaran Rp20 juta dari Dana Desa (DD) untuk program tersebut.

Anggaran Rp20 juta itu dipergunakan untuk pengadaan perangkat komputer dan aplikasi smart village. Pengadaan perangkat komputer dianggarkan Rp15 juta sedangkan untuk aplikasi Rp5 juta.

Narasumber Jatimnet mengatakan selain diwajibkan menganggarkan dana, desa juga diarahkan agar bekerjasama dengan PT Sahabat Digital Kreatif untuk pengadaan aplikasi smart village dan Digital Universal untuk pengadaan komputer.

Dalam dokumen pengalokasian dana desa, dua penyedia jasa tersebut beralamatkan di Sampang.

BACA: Dana Desa jadi Tulang Punggung Smart Village di Sampang

"Perusahaan penyedia jasa pengadaan perangkat ditentukan oleh dinas, desa diarahkan untuk beli ke perusahaan tersebut," katanya, Selasa, 1 Juli 2025.

Narasumber tersebut juga menuturkan bahwa sebagian desa sudah mentransfer dana ke rekening PT Sahabat Digital Kreatif dan Digital Universal.

"Sebenarnya banyak desa yang keberatan karena anggarannya dinilai terlalu besar, terutama untuk pengadaan komputer," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala DPMD Kabupaten Sampang Sudarmanta menjelaskan program smart village diterapkan bagi desa yang sudah memiliki data lengkap, seperti data perangkat desa, data kependudukan, keuangan, data aset, dan lainnya.

"Kalau datanya belum siap, kami tidak berani menerapkan program itu," ujar Sudarmanta.

BACA: Progres Rekonstruksi Jalan di Kawasan Sampang Sport Center Diklaim Capai 25 Persen

Menurutnya, selama ini banyak desa di Sampang yang memiliki masalah dalam pengelolaan data dan informasi terkait pemerintahan desa, keuangan, kependudukan, dan pelayanan masyarakat.

Hal itu menyebabkan berbagai kendala dalam operasional desa, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, dan pelayanan publik yang tidak optimal.

"Dengan program ini, nantinya semua data dan informasi desa kumpul jadi satu sehingga pengelolaannya bisa lebih tertib," katanya.

Namun saat ditanya perihal penunjukan PT Sahabat Digital Kreatif dan Digital Universal, Sudarmanta enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

"Kami hanya membantu memfasilitasi saja. Kalau misalkan desa mau beli perangkat komputer di tempat lain, tidak apa-apa," ujar Sudarmanta.

Menaker Tepis Tudingan Omnibus Law RUU Itu Bagian untuk Menghilangkan Upah Minimum

Berita Populer

Baca Juga