JATIMNET.COM, Surabaya - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menepis angggapan jika draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan menghilangkan upah minimum kaum buruh.

Dia mengklaim RUU tersebut tidak akan menghilangkan upah minimum serta pesangon bagi kaum buruh. Ida panggilan akrabnya itu menyebut, lewat RUU tersebut pemerintah mengenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan.

"Upah minimum tidak hilang, pesangon juga tidak hilang. Tetap ada. Upah minimum dan pesangon tetap ada. Malah justru dalam RUU Cipta Kerja itu kami kenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan," kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti di kutip suara.com Senin 17 Februari 2020.

Program tersebut, kata Ida, terdapat uang saku yang diberikan pada kaum buruh. Selain itu, program tersebut juga memberikan pelatihan dan jaminan akses penempatan.

BACA JUGA: Upah Kerja dan Omnibus Law Ancam Kesejahteraan Buruh

"Ini adalah ada uang saku yang diberikan, pelatihan vokasi yang diberikan, dan jaminan atau akses penempatan. Justru hal baru ini yang tidak ada dan tidak diatur dalam UU 13," kata dia.

Sebelumnya, Deputi Presiden dan Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi mengatakan RUU Omnimbus Law Cipta Kerja akan mengurangi kesejahteraan dan perlindungan kaum buruh Indonesia dan akan menghancurkan masa depan anak bangsa.

"Ada poin-poin penting terkait kebijakan perburuhan yang akan dikurangi yang ini merupakan roh dari kebijakan perburuhan selama ini," kata Rusdi dalam Konfresi Pers KSPI di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu 16 Februari 2020.

Menurut Rusdi, poin-poin yang dihilangkan dalam RUU Omnimbus Law Cipta Kerja adalah dengan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), menghilangkan jaminan sosial serta sanksi pidana bagi pengusaha.

BACA JUGA: Gabungan Serikat Buruh Jawa Timur dan LBH Surabaya Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja

"Nasib buruh akan jauh dari kesejahteraan, pak Jokowi ingin membuat kebijakan upah minimum di bawah upah minimum, dahsyat pak Jokowi ingin memiskinkan kaum buruh Indonesia," ucap Rusdi.

Dia menambahkan kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Daya beli yang menurun, lanjut Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi.