NASIONAL, 15/12/2020 14 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 2021
Disnakertrans Jatim menyebutkan ada sebanyak 14 perusahaan diwilayahnya yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2021.
EKBIS, 07/10/2020 Apindo akan Beri Sanksi Buruh yang Hobi Demo
Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menentang keras aksi mogok nasional hingga aksi demo yang dilakukan buruh.
DAERAH, 06/10/2020 Cuti Dihapus, Buruh Mojokerto Tolak Omnibus Law
Puluhan buruh di Mojokerto menggelar aksi demo. Mereka menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, terutama mengenai penghapusan cuti.
BERITA, 05/10/2020 Pembahasan Omnibus Law Jalan Terus, Ini Sikap Buruh Jatim
Rancangan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja merugikan buruh. Ia berharap rancangan undang-undang tersebut tidak terus bergulir hingga pengesahaan. Mengingat situasi yang masih pandemi Covid-19.
BERITA, 04/10/2020 Di Tengah Pandemi, KSPN Pastikan Tidak Ikut Aksi Demo Soal RUU Cipta Kerja
KSPN memastikan pihaknya tidak akan ikut demo soal RUU Cipta Kerja. Hal ini mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 belum berakhir.
BERITA, 13/07/2020 Kembali Turun ke Jalan, Getol Suarakan Penolakan Omnibus Law di Gedung Grahadi
Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Omnibus Law (Getol) kembali turun menyerukan aksi di Depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
NASIONAL, 05/03/2020 Tidak Percaya Pemerintah, Tiga Ribu Massa di Jatim Turun ke Jalan
Sekitar tiga ribu massa di Jawa Timur akan melakukan aksi turun ke jalan. Titik kumpul utama ada di Bundaran Waru lokasi menyuarakan penolakan.
NASIONAL, 18/02/2020 Menaker Tepis Tudingan Omnibus Law RUU Itu Bagian untuk Menghilangkan Upah Minimum
Menaker Idah Fauziah menepis anggapan draf omnibus Law itu akan menghilangkan upah minimum kaum buruh.
BERITA, 28/10/2019 Pemprov Jatim Janji Sampaikan Sepuluh Tuntutan Massa ke Presiden
Himawan mengatakan akan meneruskan tuntutan massa kepada pemerintah pusat.
BERITA, 02/10/2019 Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan, Buruh Minta Badan Usaha Daftarkan Pekerjanya
Mereka menuntut agar pemerintah memberikan sanksi bagi badan usaha yang tak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
BERITA, 02/10/2019 Buruh Tuntut Perda Sistem Jaminan Pesangon Masuk Prolegda DPRD Jatim