JATIMNET.COM, Gresik - Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik diminta ikut bertanggungjawab jebolnya ratusan hektar tambak warga Mengare, Kecamatan Bungah, Gresik. Masyarakat setempat menganggap, banyaknya tambak jebol diakibatkan adanya reklamasi yang terus berlangsung di kawasan pelabuhan Internasional (JIIPE) tersebut.

Sejak reklamasi berlangsung, ratusan hektar tambak berubah menjadi daratan, dan laut mengalami pendangkalan serta berdampak pendapatan nelayan menurun. "Gelombang yang harusnya mengarah ke wilayah JIIPE berbalik ke tambak warga," kata Kader Tajungwidoro, Mastain usai audensi dengan perwakilan JIIPE di Balai Desa Watuagung, Senin 12 Juni 2022.

Banjir rob memang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum JIIPE berdiri di Gresik namun, dampaknya tidak sampai ada tambak yang jebol seperti akhir-akhir ini. "Sejak ada reklamasi JIIPE ketika banjir rob banyak tambak yang jebol, dan terlihat seperti lautan. Jumlahnya mencapai ratusan hektar," timpal Abdul Amin warga yang ikut audiensi.

Warga Mengare komplek yang terdiri dari Desa Watuagung, Kramat dan Tajung Widoro pun menuntut JIIPE ikut bertanggungjawab atas jebolnya tambak diwilayah Mengare. Harus ada normalisasi kali dengan cara pengerukan dan memperbaiki tanggul tambak yang jebol. "Jika tidak segera ditangani dampaknya semakin parah, ratusan tambak tenggelam," katanya.

Baca Juga: Freeport Indonesia Resmi Bangun Smelter Berkapasitas 1,7 Ton di JIIPE Gresik

Masyarakat Mengare juga meminta penyerapan tenaga kerja bagi warga Mengare menjadi prioritas, serta penyaluran Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang selama ini tidak jelas. "Warga memberi waktu tiga hari kedepan, jika belum ada jawaban yang jelas, masyarakat Mengare akan turun jalan," tandasnya.

Sementara itu, perwakilan JIIPE Mifti Haris mengatakan, permintaan warga akan disampaikan aspirasi ke Direksi untuk penanganan normalisasi dan perbaikan tanggul tambak yang jebol.

Namun, secara teknis dibutuhkan pembahasan lanjutan yang lebih detail, Sebab, medannya sulit dilalui alat berat dan membutuhkan data lokasi yang mengalami kerusakan. "Untuk menentukan mekanisme perbaikannya. Mana yang membutuhkan alat berat mana yang tidak," kata Mifti.

Untuk CSR, Mifti menyebut tidak pernah meninggalkan wilayah Mengare meski saat ini CSR yang diberikan belum optimal, menyesuaikan kemampuan perusahaan. "Tetap kita salurkan CSR sesuai dengan kebutuhan warga dan kemampuan kita," sambung Mifti.

Baca Juga: Pelindo III Terus Upayakan JIIPE Ditetapkan Sebagai KEK Teknologi dan Manufaktur

Soal penyerapan tenaga kerja, Mifti menambahkan, sebagai pengelola kawasan JIIPE tidak bisa memastikan, namun, ia selalu meminta perusahaan di dalam kawasan JIIPE memprioritaskan warga lokal. "Penyerapan tenaga kerja menyeluruh untuk seluruh masyarakat Gresik. Tapi, prioritas tetap sekitar kawasan," imbuhnya.

Mifti menegaskan tudingan reklamasi jadi penyebab jebolnya tambak di wilayah Mengare, menurutnya, dampak reklamasi dapat diketahui jika sudah melalui studi dan kajian. "Sepanjang pantura mengalami hal yang sama, semuanya rob. Bahkan, Surabaya dan Semarang. Semua murni faktor alam," katanya.

Di dalam kawasan JIIPE terdapat 16 perusahaan yang sudah berkomitmen, 5 perusahaan beroperasi, 2 lainnya sedang proses kontruksi. "Sisanya 9 perusahaan masih menunggu," tandasnya.