JATIMNET.COM, Surabaya -  Kepala Kanwil BPN Jatim Heri Santoso menyebutkan, program sertifikat yang diluncurkan pemerintah meningkatkan agunan di masyarakat.

BPN Jatim mencatat tahun 2016 sertifikat tanah yang diagunankan mencapai Rp 27 trilliun dan meningkat hingga mencapai Rp70 pada tahun 2017.

"Naiknya hampir tiga kali lipat. Tahun 2018 hampir menyentuh Rp 100 trilliun," ujar Heri usai audiensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Kamis 19 September 2019.

BACA JUGA: Konflik dengan TNI, Akademisi Minta Pemerintah Kembalikan Tanah ke Masyarakat

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), disebutkan Heri, telah membantu kesejahteraan masyarakat. Terutama sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang semakin mudah meminjam dana.

Heri menargetkan hingga akhir 2019 ada setidaknya 1.725.000 bidang tanah yang disertifikatkan. Target tersebut kini sudah mencapai 90 persen, dengan total Hak Atas Tanah (HAT) yang telah diukur sebanyak 1,666 juta. "Semoga sebelum 31 Desember nanti sudah selesai semua," ungkapnya.

Heri memastikan semua pengukuran PTSL dilakukan tanpa memohon secara gratis di BPN. Kalau suratnya lengkap, bisa langsung disertifikatkan tanpa membayar.

BACA JUGA: Diduga Jual Tanah Negara, Mantan Kades di Gresik Dilaporkan Warga

“Tapi untuk keterangan surat tanah mereka harus tanda tangan di desa. Nah di sana pungutan dan lain sebagainya untuk pasang patok telah diatur pemerintah untuk Jawa Rp 150 ribu. Itu pungutan yang resmi," urainya.

Sementara itu, Gubernur Khofifah berharap program sertifikat tanah ini membantu UMKM di Jawa Timur. Dengan begitu diharapkan mampu membangun menumbuhkan ekonomi Jatim.

"Saya menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pada saat ini kalau misalnya sudah terkomunikasi untuk UMKM, saya rasa percepatan dari PTSL bisa untuk bangun pertumbuhan UMKM di Jatim," kata Khofifah.