Logo

Pro dan Kontra Mengenai Soal Ujian Bermateri Khilafah di DPRD Jatim

Reporter:,Editor:

Jumat, 06 December 2019 04:45 UTC

Pro dan Kontra Mengenai Soal Ujian Bermateri Khilafah di DPRD Jatim

Ist.

JATIMNET.COM, Surabaya - Viral soal ujian siswa kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kediri yang memuat tentang khilafah, dua pimpinan Komisi E DPRD Jawa Timur menjadi pro dan kontra.

Seperti Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Artono menilai lebih melihat khilafah ini sebagai bentuk sebuah sistem pemerintahan. Ia meminta tak dimaknai menggantikan sistem pemerintahan di Indonesia. 

"Itu kan tergantung bagaimana memaknainya saja. Sebenarnya masalah pemerintahan itu khilafah dan pimpinannya khalifah hanya itu saja. Jadi jangan sampai dilebarkan menjadi sesuatu mengganti sebuah pemerintahan Indonesia," ujar Artono ditemui di gedung DPRD Jatim, Kamis 5 Desember 2019. 

Menurut politisi PKS itu, sistem khilafah dengan khalifahnya, sama halnya kerajaan dan raja sebagai pemimpinnya, serta demokrasi yang dipimpin presiden. Sehingga tidak perlu dibuat seolah ada ketakutan yang luar biasa.

BACA JUGA: Viral Soal Ujian Khilafah, Begini Kata Kemenag Jatim 

"Sebenarnya tidak ada masalah. Karena kita sudah mempunyai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD). Kita tidak perlu takut. Itu kan hanya pembelajaran saja, agar siswa tahu ada pemerintahan model khilafah yang pimpinannya khalifah, itu saja," urainya. 

Berbeda dengan Wakil Ketua Komisi E DRPD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih. Ia menyesalkan munculnya soal ujian bermuatan khilafah pada mata pelajaran fiqih tersebut. 

"Ini sangat disesalkan, dan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah yang tidak hanya reaktif, tapi instruktif, berkelanjutan dan terukur," kata Hikmah. 

Legislator Fraksi PKB itu menilai, adanya soal khilafah ini sebagai indikator bibit radikalisme masih subur di aparatur sipil negara (ASN). Tidak terkecuali diantara pendidik. 

BACA JUGA: Perang Mindset Ancam Ideologi Negara, Begini Bahayanya

Dirinya pun menagih janji dan komitmen Menteri Agama yang akan menindak masalah radikalisme ini. "Kami harap masalah ini tidak terulang lagi. Forum Kepala Sekolah dan Madrasah dilibatkan dan harus ada strategi efektif untuk mencegah anak-anak kita terpapar radikalisme," kata Hikmah.