JATIMNET.COM, Surabaya – Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad meminta Pemprov Jatim lebih terbuka terkait jumlah spesimen atau sampel bagian tubuh yang dites Covid-19 selama ini.

Menurutnya, data tersebut penting untuk mengetahui seberapa masif upaya tes cepat maupun uji laboratorium yang dilakukan di Jawa Timur untuk menekan angka penyebaran virus SARS CoV-2. 

"Sebaiknya dibuka. Sekaligus ini bisa menjadi kajian bagi para epidemiolog untuk memberikan sumbangan pemikiran. Khan juga biar bisa dinilai sejauh mana pendekatan saintifik dilakukan oleh stakeholder," ujar Sadad, Jumat, 15 Mei 2020. 

Politikus yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu menilai data tes spesimen baik tes cepat atau rapid test maupun uji swab dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) penting diketahui publik. Setidaknya untuk mengetahui sejauh mana penyebaran Covid-19 di Jatim. Masyarakat juga berhak tahu di mana saja klaster penularan yang baru. 

BACA JUGA: Surabaya Tes Cepat Covid Lebih dari 7.000 Orang, Ini Hasilnya

Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan mobilitas penduduk sangat tinggi,  di Jatim perlu dilakukan tes secara masif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Ia setuju program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menggencarkan tes, pelacakan, dan perawatan pasien. 

"Kalau melihat ke belakang, memang tidak ada planning (rencana) yang jelas dari awal. Jika tidak memilih lockdown, berarti khan harus rapid test massal," kata Sadad. 

Menurut dia, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur harusnya memang diikuti dengan tes yang masif. Setidaknya rapid test yang memungkinkan digelar di provinsi dengan penduduk 40 juta jiwa tersebut. Sehingga bisa mendapatkan gambaran penularan secara utuh.

Meski tidak melibatkan DPRD Jatim, Sadad meyakini setiap tindakan yang diambil Pemprov Jatim tepat sasaran. Dengan begitu angka Covid-19 di Jatim bisa ditekan.

BACA JUGA: Tes Swab Terus Berjalan, Positif Covid-19 di Surabaya Diprediksi Bertambah

"Keputusan PSBB itu tidak melibatkan DPRD lho. Harap dicatat. Padahal PSBB mengandung konsekuensi anggaran yang membebani APBD. Di samping anggaran, juga membutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat. DPRD sudah memberikan backup penuh kepada Gubernur," katanya.

Sekadar diketahui, dari data yang dihimpun, hingga saat ini DKI Jakarta sudah melakukan rapid test terhadap 95.301 warga. Sementara di Jawa Barat, yang penduduknya hampir sama dengan Jatim, sudah melakukan rapid test sekitar 88 ribu orang. Sedangkan di Jawa Timur belum diketahui sudah berapa orang yang menjalani rapid test maupun uji swab.