JATIMNET.COM, Banyuwangi - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak mencatat adanya pelanggaran konten televisi atau radio yang menayangkan kebudayaan asing atau nilai keagamaan selama tahun 2018.

Fakta itu sesuai dengan isi petisi yang dibuat Danilla Riyadi dari Koalisi Nasional Tolak Rancangan Undang-undang Permusikan (RUU Permusikan) menggunakan layanan himpun suara Change.Org yang saat ini telah mendapatkan 195.900 tanda tangan.

Danilla dalam petisi yang dibuatnya Minggu 3 Februari 2019 itu, mengatakan bahwa tidak ada urgensi disusun dan disahkannya RUU Permusikan tersebut. Bahkan RUU itu dinilainya membatasi dan menghambat proses kreatif serta meredam hasrat seni para musisi tanah air.

BACA JUGA: Kemenkominfo Temukan 175 Konten Hoaks selama Januari 2019

Dia juga menuliskan RUU Permusikan berisikan pasal karet, terutama pasal 5, yang di antaranya berbunyi dilarang menodai nilai agama dan membawa pengaruh negatif budaya asing.

Selain berpotensi digunakan untuk mempersekusi, juga tidak ada urgensi karena tidak ada pelanggaran siaran televisi dan radio yang mengarah menodai nilai agama dan membawa pengaruh negatif budaya asing selama tahun 2018.

"Tahun 2018 KPI pusat tidak menemukan pelanggaran dalam video klip maupun dalam lirik lagu (berbahasa Indonesia maupun bahasa asing). Tapi kalau KPID (konten daerah) banyak, seperti NTB, Jawa Tengah," kata Komisioner KPI Bidang Kelembagaan Ubaidillah di Banyuwangi, Rabu 6 Februari 2019.

BACA JUGA: Facebook Gebuk Hoaks

Justru dia mengatakan banyak lagu berbahasa daerah yang dilarang tayang atau dibatasi penayangannya oleh KPID (daerah) masing-masing provinsi karena mengandung komponen yang mengarah ke pornografi, menyinggung kemanusiaan, atau menghina lambang negara.

Ubaidillah mengatakan lagu berbahasa daerah yang tak layak tayang atau tayang secara terbatas banyak ditemukan KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Tengah.

Misalnya di Jawa Tengah, dalam dokumen lampiran surat nomor 482/568 di website resmi KPID setempat, tercatat 11 judul lagu yang dilarang disiarkan dan 47 judul lagu yang dibatasi penayangannya.

BACA JUGA: Pelanggaran Siaran TV dan Radio Terus Menurun

Lagu yang penayangannya dibatasi hanya boleh diputar dari pukul 22.00 hingga 03.00 dini hari.

Alasan pelarangan atau pembatasan tayang beragam, dari menyarankan seks bebas, melecehkan perempuan, berisi kata kasar, cabul, berkonotasi aktivitas seks dan lain sebagainya.

Berkembangnya televisi di daerah-daerah membuat ragam konten lagu daerah seperti itu lebih sering muncul di layar kaca, juga radio. Pengawasan KPI, kata Ubaidillah, meliputi lirik dan video klip yang ditampilkan oleh masing-masing lagu tersebut.

BACA JUGA: Seratus Ribu Muslimat NU Deklarasi Anti Hoaks

Dia mengatakan sering kali televisi induk di Jakarta justru menyensor sendiri konten-konten yang mereka siarkan, yang berpotensi dianggap tak pantas tayang.

Ubaidillah mengatakan pihaknya banyak menerima protes mengenai penyensoran tayangan di televisi, padahal KPI bekerja mengawasi konten yang telah ditayangkan, tidak menyeleksi konten yang belum disiarkan.

"Saya belum baca ya detail RUU Permusikan, tapi semua yang tampil di TV, baik sinetron, musik, bahkan video klip, dan back sound juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita kan perlindungannya banyak, jangan sampai muatannya kekerasan, pornografi, melecehkan agama, sara, melecehkan ideologi negara, kadang ada simbol-simbol yang meresahkan suku-suku tertentu," pungkas Ubaidillah.

BACA JUGA: Tangkal Hoaks Pemilu, Kemenkominfo Libatkan KPU dan Bawaslu

Untuk diketahu pengawasan KPI pada tayangan 300 televisi berlangganan, 1.500 radio dan 800 televisi, termasuk jaringan lokal, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sementara Lembaga Sensor Film (LSF) bekerja menyeleksi film berdasar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Kini RUU Permusikan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) tahun 2015-2019 atau prioritas untuk dibahas dan disahkan, yang ternyata menimbulkan banyak penolakan dari musisi tanah air.

Pernyataan KPI dan Petisi Tolak RUU Permusikan

Berita Populer

Baca Juga