Pelanggaran Siaran TV dan Radio Terus Menurun

Ahmad Suudi

Reporter

Ahmad Suudi

Rabu, 6 Februari 2019 - 17:26

JATIMNET.COM, Banyuwangi - Pelanggaran siaran oleh saluran televisi dan radio semakin menurun. Hal itu terlihat dari menurunnya jumlah sanksi administratif yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dari tahun ke tahun.

Komisioner KPI Bidang Kelembagaan Ubaidillah mengatakan tahun 2017 tercatat ada 84 sanksi administratif yang sudah mereka keluarkan, sedangkan tahun 2018 ada 44 sanksi atau berkurang separuh.

Dia mengatakan penurunan jumlah pelanggaran itu buah dari tegasnya sanksi-sanksi yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sehingga lembaga penyiaran terus memperbaiki diri.

BACA JUGA: KPID DIY Nilai MNC TV Tak Sampaikan Hoaks

Hasil itu dari pengawasan 24 jam pada 15 stasiun induk televisi jaringan, 20 radio induk jaringan dan 21 saluran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), serta laporan masyarakat.

"Orang sering protes penghentian sementara sebuah program, kadang hanya 3 hari, dianggap sanksi yang terlalu ringan. Padahal walau hanya 3 hari dampaknya besar sekali," kata Ubaidillah dalam dialog publik yang digelar KPI di Banyuwangi, Rabu 6 Februari 2019.

Dia menjelaskan bila pendapatan sebuah acara televisi dari iklan Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per hari, sanksi penghentian tayang selama 3 hari akan membuat perusahaan rugi RP 6 hingga 15 miliar hanya karena satu pelanggaran.

BACA JUGA: Kemenkominfo Temukan 175 Konten Hoaks selama Januari 2019

Setelah itu penanggung jawab program tayangan akan mendapatkan sanksi dari perusahaan televisi berupa penghapusan bonus tahunan atau surat peringatan (SP).

"Dari pengamatan kami, mereka memperbaiki programnya setelah mendapatkan sanksi. Bahkan tahun-tahun sebelumnya ada ratusan sanksi per tahun yang dikeluarkan KPI, jadi pelanggaran sudah semakin berkurang" tambah Ubaidillah.

Diakuinya, pengawasan sinetron masih cukup alot karena pelanggaran berupa penayangan adegan kekerasan, kematian yang mengenaskan, dan adegan yang dianggap tak pantas untuk anak-anak, masih terus ditampilkan.

BACA JUGA: Erick Thohir Beber 10 Hoaks Jelang Pilpres

Padahal sosialisasi aturan telah sering digelar untuk masing-masing genre tayangan seperti sinetron, kartun, talk show, berita dan reality show.

"Mereka beralasan staf yang pernah ikut pelatihan sudah keluar atau
ganti-ganti orang, atau pindah ke stasiun televisi lain," ujarnya.

Meski begitu, dalam prosesnya sanksi tetap dikenakan karena perusahaan televisi harusnya telah memiliki standar operasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

BACA JUGA: Jangan Termakan Hoaks Demo Buruh Cina di Morowali

Sehingga dalam melakukan pengawasan KPI tidak menerima alasan penggantian staf yang akhirnya menimbulkan pelanggaran oleh stasiun televisi itu.

Ubaidillah juga menjelaskan bila terjadi pelanggaran, sanksi dikenakan kepada penanggung jawab program televisi, bukan pada individu aktris, aktor atau presenter yang tampil di layar kaca.

Sehingga penanggung jawab program tayangan televisi harus memilih selebriti mana yang cocok dengan acara dan tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran.

BACA JUGA: Tangkal Hoaks Pemilu, Kemenkominfo Libatkan KPU dan Bawaslu

Pihaknya saat ini juga tengah menyorot minimnya tayangan kartun produksi dalam negeri, dan justru banyak film kartun luar negeri yang tayang di televisi.

Ubaidillah mengatakan minimnya produksi kartun lokal disebabkan tingginya ongkos produksi, dan belum adanya bantuan pendanaan dari pemerintah. Sedangkan film kartun di luar negeri, misalnya Upin dan Ipin dari Malaysia, mandapatkan sumbangan separuh ongkos produksi dari pemerintah.

"Padahal talenta kita yang mampu mengerjakan banyak, misalnya dari Kudus yang mengerjakan film Hollywood. Kami berharap kita bisa perdayakan potensi lokal untuk ditayangkan di televisi kita sendiri," pungkas Ubaidillah.

Baca Juga

loading...