Peringatan Hari Buruh Terpusat di Grahadi dan Kantor Gubernur

Baehaqi Almutoif

Selasa, 30 April 2019 - 14:34

JATIMNET.COM, Surabaya - Peringatan Hari Buruh Internasional di Jawa Timur, Rabu 1 Mei 2019, bakal dipusatkan di dua tempat, Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya.

"Acara ada dua besok itu, istigasah di depan Grahadi teman-teman Sarbumusi dan acara menyambut May Day yang diselenggarakan di Jalan Pahlawan," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dianakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Subagjo, Selasa 30 April 2019.

Himawan mengaku telah menyiapkan tempat bagi Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbumusi di depan Gedung Negara Grahadi. Namun, sifatnya hanya seadanya. Karena konsentrasi massa sejak awal hanya berada di satu titik, yakni di Kantor Gubernur Jawa Timur.

BACA JUGA: May Day 2019, Ini Tuntutan Buruh di Jatim 

Himawan melanjutkan, di Kantor Gubernur Jawa Timur nanti, ada dua agenda dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2019. Selain penyampaian aspirasi, pemprov menyiapkan tumpeng dan makan apem bersama.

"Long march, gak ada, karena tuntutan upah kan sudah," ungkap Himawan saat dikonfirmasi.

Himawan mengaku telah ada kesepakatan antara pemprov dengan serikat buruh terkait aksi nanti tidak melakukan long march. Kesepakatan itu telah dibicarakan beberapa kali, salah satunya pertemuan di kediaman Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Himawan menyebutkan, perwakilan buruh telah menyiapkan aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat tentang revisi Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Pastikan tidak ada Long March

Sedangkan aspirasi yang disampaikan kepada Pemprov Jawa Timur, ada tiga poin penting. Pertama berkaitan dengan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Buruh yang terkena PHK ditanggung jaminan kesehatannya selama mencari kerja lagi.

Kedua, serikat buruh meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat edaran terkait penegakan peraturan kepegawaian. Surat edaran tersebut tidak hanya diberikan kepada kepala daerah, bupati dan wali kota, melainkan juga para pengusaha.

Ketiga, berhubungan dengan BPJS Ketegakerjaan. Himawan menuturkan, perwakilan buruh menilai pencairannya BPJS Ketenagakerjaan pasca PHK selalu dipersulit.

Baca Juga

loading...