JATIMNET.COM, Mojokerto – Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menghadiri sarasehan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) sekaligus pengukuhan pengurus masa bakti 2022-2027.

Ma'ruf mengatakan kedudukan Pergunu begitu strategis dan sangat krusial. Sebab, para guru yang memiliki peran untuk menentukan seperti apa generasi selanjutnya sesuai dengan tema sarasehan dan pengukuhan "Guru Mulia, Membangun Peradaban Dunia".

"Kedudukan Pergunu begitu strategis dan sangat krusial. Para guru yang akan menentukan seperti apa generasi selanjutnya," ucapnya saat sarasehan dan pengukuhan Pimpinan Pusat Pergunu di Masjid Kampus Institut KH. Abdul Chalim (IKHAC), Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jumat, 3 Juni 2022.
 
BACA JUGA: Wapres Ma’ruf Amin Kunjungi Mojokerto, Warga Demo Tuntut Galian C Ditutup

Ma’ruf berpesan bahwa para guru-guru NU bisa melahirkan generasi bangsa yang baik. Sebab, baik atau tidaknya generasi masa depan tergantung peran guru hari ini.

Selain itu, ia menyebutkan tugas guru juga menjaga dan memberdayakan umat. Guru harus melahirkan generasi yang kuat, seperti sabda nabi bahwa mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah.

"Untuk melakukan perubahan dan perbaikan tidak mungkin dilakukan sendiri. Maka itu dilaksanakan secara bersama dan berkolaborasi," ujarnya.

Sementara, dalam sambutanya, Ketua Umum Pergunu terpilih secara aklamasi dalam Kongres III KH. Asep Syaifudin Chalim menyampaikan beberapa rekomendasi hasil Kongres III yang berlangsung 26 sampai 29 Mei 2022. 

BACA JUGA: Tiga Hari di Jatim, Ini Agenda Kegiatan Wapres Ma’ruf Amin

"Beberapa rekomendasi hasil Kongres III ialah menolak LGBT," ujar Kiai Asep yang juga pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto.

Mewakili suara para guru, Pergunu tegas menolak regulasi yang mengakomodasi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) karena dianggap penyimpangan sosial yang berdampak pada rusaknya generasi masa depan.

Selanjutnya, rekomendasi kongres menolak RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menghapus keberadaan madrasah. Ia berharap rekomendasi ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat.

"Pergunu menyuarakan suara hatinya untuk menganggap tidak layak Rancangan UU Sisdiknas dibawa ke DPR sebelum madrasah dicantumkan kembali," ujarnya.