Penyiaran Pilpres di Televisi Masih dalam Koridor

Ahmad Suudi
Ahmad Suudi

Kamis, 7 Februari 2019 - 12:12

JATIMNET.COM, Banyuwangi – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis masih menganggap wajar penyiaran televisi jelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan wakilnya.

Meskipun pada saat ini tensi persaingan antar pendukung dari kedua pasangan calon presiden cukup tinggi. Namun KPI belum menemukan pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi terkait pemberitaan kampanye kedua pasangan.

“Kami bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk sebuah gugus tugas bersama. Nantinya kami bertiga akan duduk untuk membedah masalah yang ada,” kata Yuliandrie di Banyuwangi, Rabu 6 Februari 2019.

Dia mencontohkan penyampaian visi-misi presiden pada Minggu 13 Januari 2019. Dalam tayangan selama 30 menit, seolah-olah ada pelanggaran. Namun setelah dibedah bersama tidak ada indikasi pelanggaran.

BACA JUGA: Pernyataan KPI Dan Petisi Tolak RUU Permusikan

Dia menambahkan mekanisme kerjasama tetap pada tugas masing-masing lembaga. Semisal KPU selaku penyelenggara pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai pengawasan dan KPI pada penyiarannya.

Adapun definisi kampanye yang kerap jadi acuan penentuan pelanggaran pemilu, kata Yuliandre, menggunakan definisi dari KPU. Pelanggaran itu meliputi logo, lambang, calon presiden (Capres), calon wakil presiden (Cawapres) yang tampil secara bersama menyampaikan komunikasi persuasif.

“Selebihnya tidak ada masalah. Jadi selama ini masih baik-baik saja, koridornya sesuai dengan aturan,” ujarnya.

BACA JUGA: KPID DIY Nilai MNC TV Tak Sampaikan Hoaks

Ketika ada dugaan pelanggaran pemilu dalam tayangan berita di TV dan radio, Yuliandre mengatakan, pihaknya akan menggunakan penilaian Dewan Pers. Sebab Dewan Pers memiliki sudut pandang jurnalistik untuk melakukan penilaian perimbangan pemberitaan.

Terkait blocking time siaran TV dan radio oleh paslon presiden dan wakil presiden belum menjadi permasalahan serius. Dia mengungkapkan setiap orang berhak melakukan blocking time terhadap informasi yang benar-benar ingin mereka sampaikan.

“Selama tidak berlebihan. Bila sudah masuk news maka dilibatkanlah Dewan Pers untuk menilai apakah sesuai (perspektif) jurnalistik atau bukan, apabila sudah keluar dari kaidah jurnalistik akan ditindak,” pungkasnya.

Baca Juga

loading...