JATIMNET.COM, Surabaya  - Penghuni 127 shelter pengungsian di Palu, Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah berkumpul menuntut hak dalam kongres bencana pasigala.

Korban bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi itu menuntut sejumlah hal yang belum didapat lima bulan setelah bencana.

Tuntutan itu disuarakan ratusan korban yang berkumpul dalam kongres di Lapangan Vatulemo Palu Senin 11 Maret 2019.

"Hari ini kita menyatukan tuntutan -  keinginan - pendapat, " kata salah satu orator Kongres Korban Bencana Pasigala di depan Kantor Wali Kota Palu.

Ratusan korban menuntut lima hal terhadap negara.

BACA JUGA: Bekas Likuifkasi Palu Diusulkan Jadi Obyek Wisata

Pertama,menolak mekanisme dana stimulan yang berbelit. Kedua, ganti rugi lahan dan menolak direlokasi. Ketiga, bayarkan segera santunan duka. Keempat, ganti rugi harta korban jarahan. Kelima, talangi utang korban.

Para korban bencana alam tersebut meminta agar negara hadir untuk bertanggung jawab terhadap korban di Sulteng. Mereka mendesak agar tuntutan tersebut harus disetujui oleh negara untuk pemulihan kedepan.

Mewakili korban bencana gempa dan likuefaksi Sigi, Imran Latjedi mengemukakan, pemerintah dalam melakukan penanganan pascabencana dan pemulihan tidak berkoordinasi serta berdialog dengan korban.

"Korban tidak pernah diajak berdialog dalam penanganan korban," ujarnya.

BACA JUGA: IAIN Palu Rancang Pembangunan Kampus Tahan Gempa

Padahal mestinya, pemerintah perlu berdialog dengan korban, agar langkah penanganan dan pemulihan pascabencana tepat sasaran.

Hunian sementara(Huntara), kata Imran, yang di bangun oleh pemerintah disebutnya tidak representatif lantaran tidak ada dialog yang melibatkan masyarakat dalam pembangunannya.

"Proses pemulihan harus melibatkan korban. Huntara yang di bangun tidak melibatkan korban,"ujarnya.

Korban mengakui tidak pernah diajak berdialog dalam penanganan pascabencana, pembangunan Huntara  maupun relokasi untuk pembangunan hunian tetap (Huntap).

BACA JUGA: Gempa 5,2 SR Kembali Guncang Palu

Menurut Imran, pemerintah telah melalaikan tugas dalam penanganan pascabencana dengan tidak menyertakan masyarakat dalam dialog huntara dan huntap.

"Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan dalam penanganan korban pascabencana. Padahal, korban mengharapkan pemerintah bertindak sebagai orang yang dituakan, agar dapat berdialog," tandasnya. (Ant)