JATIMNET.COM, Jakarta – Kematian seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali memunculkan sorotan terhadap perlindungan warga sipil di wilayah konflik.

 

Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) meminta aparat keamanan memastikan seluruh personel yang bertugas di Papua menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

 

Menteri HAM Natalius Pigai meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperketat pengendalian terhadap personel di lapangan menyusul tewasnya Elianus Egimbau (20), seorang pendeta GKI, dalam insiden kontak senjata di Kabupaten Intan Jaya pada Senin, 30 Juni 2026. 

 

Hingga kini, aparat keamanan masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi dan penyebab pasti kematian korban.

 

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena muncul klaim dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengenai penembakan yang menewaskan pendeta tersebut.

 

Di sisi lain, aparat TNI dan Polri masih menyelidiki fakta-fakta di lapangan sehingga belum ada kesimpulan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden itu.

 

"Kementerian HAM minta Panglima TNI dan Kapolri kendalikan anggota di lapangan, atensi khusus peristiwa tewasnya pendeta GKI di Intan Jaya," ujar Natalius Pigai melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026. 

 

Pigai mengatakan pemerintah menaruh keprihatinan mendalam atas meninggalnya Elianus Egimbau yang dikenal sebagai tokoh agama di Papua Tengah.

 

Menurutnya, apa pun hasil penyelidikan nantinya, negara tetap memiliki kewajiban memastikan keselamatan warga sipil selama operasi keamanan berlangsung.

 

Ia menegaskan bahwa profesionalisme aparat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko jatuhnya korban sipil di daerah yang masih menghadapi konflik bersenjata.

 

Karena itu, pengawasan terhadap personel di lapangan perlu dilakukan secara konsisten sesuai prosedur operasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

"Panglima TNI dan Kapolri harus memastikan seluruh personel yang bertugas di Papua menjalankan tugas secara profesional serta mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil. Penembakan pendeta di Intan Jaya kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," kata Natalius Pigai.

 

Kasus ini kembali menyoroti kompleksitas situasi keamanan di Papua, terutama di wilayah yang kerap menjadi lokasi kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

 

Dalam kondisi tersebut, perlindungan terhadap masyarakat sipil, termasuk tokoh agama, tenaga kesehatan, pendidik, dan kelompok rentan lainnya, menjadi bagian penting yang harus diutamakan.

 

Peristiwa di Intan Jaya juga memperlihatkan pentingnya penyelidikan yang transparan dan akuntabel agar penyebab kematian korban dapat dipastikan berdasarkan fakta.

 

Kejelasan hasil investigasi tidak hanya dibutuhkan untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara serta mencegah munculnya informasi yang simpang siur.

 

Bagi masyarakat Papua, jaminan keamanan merupakan kebutuhan mendasar agar aktivitas sosial, pendidikan, pelayanan keagamaan, dan pembangunan dapat berlangsung tanpa rasa takut.

 

Di tengah dinamika konflik yang masih terjadi, penguatan profesionalisme aparat serta perlindungan hak-hak warga sipil menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang lebih kondusif dan berkeadilan.