Pendirian APSAI di Jatim Sangat Dibutuhkan

Ilustrasi.

JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendukung penuh pendirian Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Jatim. Targetnya, lembaga ini bisa terbentuk Januari 2021.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Pemprov Jatim, Andriyanto menyambut baik rencana pengesahan APSI sesuai legal formal. Menurutnya, kolaborasi harus berjalan dengan baik. Sebab, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri.

“Bangunan gagasan ini sebenarnya sudah lama terbentuk, tinggal bagaimana mengamplikasikannya saja. Sektor swasta harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah,” ujar Andriyanto saat berbicara dalam webinar media tentang APSAI dan Peran Penting Kesejahteraan Anak Secara Integrasi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung dan didukung oleh UNICEF Indonesia, Senin 21 Desember 2020.

Andriyanto meyakini, APSAI mampu menjaga sikap independensinya. Karenanya, ia meminta kepada APSAI agar segera dibentuk di Jatim, sehingga kemudian bisa dibentuk di tingkat kabupaten/kota.

“Ini juga menjadi best practice dari LPA Tulungagung untuk bagaimana caranya membentuk APSAI di Jatim. Dengan ini ke depan kami juga ingin bisa memberikan apresiasi ke kabupaten/kota berdasarkan indikator atau kluster kabupaten dan kota layak anak,” kata dia.

Data Dinas P3AK Jawa Timur menyebutkan, sepanjang tahun ini ada sekitar 1.870-an kasus kekerasan anak. Sebesar 40 persen berkaitan dengan kekerasan seksual. Ini yang menurutnya, perlu kerjasama semua pihak untuk mengatasinya.

Ketua APSAI Pusat Luhur Budijarso mengatakan, berdirinya APSI di Jawa Timur akan semakin melengkapi. Saat ini organisasi tersebut sudah punya sekitar 1.200 an anggota dan tersebar di 40 kota/kabupaten seluruh Indonesia.

“Ini masih langkah kecil, karena ke depan akan masih banyak tantangan. Tantangannya ada empat, yaitu terkait paradigma perusahaan, perluasan isu, lalu keterjangkauan dan yang keempat adalah keterbukaan,” kata Luhur Budijarso.

Luhur meyakinkan, jumlah perusahaan di Indonesia yang sadar untuk menghormati, dan memenuhi hak-hak anak dalam rantai kegiatan usahanya, jumlahnya tidak lebih dari 5 persen. Padahal, banyak perusahaan yang sebenarnya bisa dikaitkan dengan kepentingan anak.

Pun demikian, tantangan perluasan issue juga demikian. Banyak perusahaan yang belum mampu mengimplementasikan kebijakan, produk dan program untuk kepentingan anak.

“Saat ini saja ada lebih dari 120 juta tenaga kerja yang semuanya memberi pengasuhan kepada anak-anaknya. Bagaimana isu sederhana ini mampu ditangkap oleh perusahaan, sehingga mereka mengeluarkan kebijakan, produk hingga program yang pro anak dan memberi pengaruh positif kepada lini usahanya,” ungkapnya.

Dirinya, mencontohkan sebuah perusahaan bus yang awalnya enggan bergabung dengan APSAI. Dengan sosialisasi yang diberikan, akhirnya perusahaan bus tersebut berterima kasih karena mampu menerapkan yang diklaimnya ramah anak. Hingga kemudian perusahaan itu mendapat pesanan untuk memenuhi moda angkutan umum yang ramah anak.

Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, rencana pemerintah Jawa Timur ini sebagai sesuatu yang patut disambut baik. “Sinergi antara pengusaha dan pekerja ini sangat strategis. Ini yang harus dikomunikasikan. Sehingga keberadaan APSAI memang harus terus digaungkan dan dikenalkan," kata Adik.

KADIN Jawa Timur, kata dia, siap untuk bergandengan tangan dengan APSAI dalam rangka mengenalkan dan mengimplementasikan hak-hak anak di setiap perusahaan.

“Jika sudah declare daerah wisata ramah anak, maka jangan sekali-sekali sampai kecolongan ditemukan kasus terkait seks anak di industri pariwisata di daerah tersebut. Ini karena akan banyak wisatawan yang datang membawa keluarga mereka berwisata kesana,” ungkapnya.